Connect with us

Blog

7 Kepala Perangkat Daerah Teken Perpanjangan PKS dengan Kejari Lampung Selatan

Published

on

7 Kepala Perangkat Daerah Teken Perpanjangan PKS dengan Kejari Lampung Selata

 

Ungkapselatan.com, LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatangan perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan.

 

Penandatanganan rencana kerja sama tahunan antara 7 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan itu terkait penanganan bersama penyelesaian masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam maupun di luar pengadilan.

 

7 Perangkat Daerah itu yakni Inspektorat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan.

 

Penandatangan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Selatan Afni Carolina disaksikan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, di ruang kerja bupati setempat, Kamis (15/2/2024).

 

Kajari Lampung Selatan, Afni Carolina berharap, dengan kembali terjalinnya kerja sama itu bisa membantu mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

 

“Harapannya kami bisa membantu, bisa mendorong kinerja dari OPD di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi lebih baik. Sehingga kami ingin berpartisipasi mendukung pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Afni Carolina.

 

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyambut baik dan bersyukur atas kembali terjalinnya kerja sama dibidang penanganan hukum tersebut.

 

“Alhamdulillah hari ini kita kembali melakukan perpanjangan kerja sama dengan Kejari Lampung Selatan,” kata Nanang Ermanto.

 

Nanang berharap, kerja sama tersebut bisa terjalin dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.

 

“Saya harap, OPD lainnya yang belum melakukan kerja sama bisa segera melakukan kerja sama. Masih ada 17 OPD lagi,” tutur Nanang.

 

Sumber : Kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blog

Pemkab Lampung Selatan Komitmen Salurkan ADD dan DD Tepat Waktu

Published

on

By

Pemkab Lampung Selatan Komitmen Salurkan ADD dan DD Tepat Waktu

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berkomitmen untuk menyalurkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) secara tepat waktu.

 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiyansyah, di kantor Dinas PMD setempat, Selasa, 19 Maret 2024.

 

Erdiyansyah mengatakan, terkait adanya pemberitaan belum dibayarkannya insentif ADD, itu karena saat ini sedang dalam tahap pengajuan proposal pencairan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara bergelombang, dimana gelombang pertama sudah mulai cair.

 

Erdiyansyah bilang, untuk gelombang pertama DD sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tanggal 16 Maret 2024. Sementara untuk ADD gelombang pertama juga sudah diajukan tanggal 18 Maret 2024.

 

“Desa yang masuk gelombang pertama ini adalah desa-desa yang paling siap berkas persyaratan pencairan DD dan ADD tahun 2023. Mudah-mudah akhir Maret dan awal April sebelum Idulfitri sudah dapat dibayarkan,” kata Erdiyansyah.

 

 

Erdiyansyah menambahkan, untuk penyaluran tahun 2023 lalu, selama 12 bulan sampai dengan bulan Desember tahun 2023, insentif ADD sudah terbayarkan secara penuh.

 

Kendati demikian, Erdiyansyah tidak memungkiri penyalurannya sedikit tersendat. Hal itu karena adanya perubahan regulasi dengan diberlakukannya DAU Earmark pada APBD Kabupaten Lampung Selatan.

 

Erdiyansyah menyebut, perubahan regulasi itu merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

 

Sehingga lanjut Erdiyansyah, berdampak pada ADD dan ditambah dengan belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi sampai dengan saat ini.

 

“Itu juga berdampak pada belum tersalurkannya DBH bagi desa-desa. Termasuk upah pungut bagi petugas di desa. Demikian sebagai penjelasan bagi segenap desa-desa,” kata Erdiyansyah.

 

Sumber : kominfo

Continue Reading

Trending