Connect with us

Lampung Selatan

Ketua KPU Audiensi Bersama Bupati Lampung Selatan

Published

on

KALIANDA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ansurasta Razak beserta jajarannya melakukan audiensi dengan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Senin (28/8/2023).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lampung Selatan itu, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pada kesempatan itu, Ansurasta Razak menyampaikan, audiensi tersebut guna melaporkan beberapa hal salah satunya terkait dengan status tanah milik Kementerian PUPR sekarang sudah berubah status menjadi milik KPU Lampung Selatan.

“Setelah proses panjang, alhamdulillah tanah tersebut sudah alih status dari Kementerian PUPR menjadi milik KPU Lampung Selatan dan sekarang sedang dalam proses pembuatan sertifikat di BPN sehingga tanah tersebut sudah menjadi milik KPU,” kata Ansurasta Razak.

Lebih lanjut, Ansurasta Razak menyampaikan, ada salah satu gedung yang masih tercatat milik Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Oleh karenanya diharapkan gedung tersebut juga dapat dialih statuskan untuk KPU Lampung Selatan.

“Harapan kami pak bupati, gedung tersebut nantinya juga bisa dialih statuskan atau di hibahkan kepada KPU Lampung Selatan,” ucapnya.

Ansurasta Razak mengatakan, saat ini di beberapa Kabupaten/Kota telah melakukan kirab pemilu, yang dilakukan secara estafet. Di Sumatera ini ada dua titik yang mulai, sehingga diperkirakan di bulan Oktober nanti akan sampai di Lampung Selatan.

“Terkait dengan kegiatan ini kami mohon dukungan dari pemerintah daerah. Terkait dengan sukses gebyar dan pelaksanaannya proses kirab itu karena ini adalah pelaksanaannya kami KPU. Namun ini pesta kita bersama, untuk memeriahkan acara tersebut kami melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan, mengenai gedung yang berbeda di area KPU Lampung Selatan nanti akan kami lepas statusnya menjadi milik KPU.

“Mengenai soal gedung, nanti kita akan lepas untuk supaya jadi milik KPU Lampung Selatan,” ujar Nanang.

“Terkait dengan beberapa hal yang lainnya nanti akan saya dan jajaran rapatkan dulu. Nanti akan segera kita bahas mengenai beberapa hal yang disampaikan tadi,” tuturnya. (Nsy)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Belum Ada Klarifikasi Terkait Berita yang Dimuat Melalui Website Resmi Desa Bumi Daya Palas

Published

on

By

Belum Ada Klarifikasi Terkait Berita yang Dimuat Melalui Website Resmi Desa Bumi Daya Palas

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Hingga kini belum ada klarifikasi dari Pemerintah Desa (Pemdes) Bumi Daya terkait berita yang dimuat melalui website resmi desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang diduga dengan sengaja menebarkan informasi hoaks serta mencatut nama Camat Palas hingga membuat stetmen tanpa konfirmasi.

 

Tidak hanya dituding menyebarkan berita hoaks, pihak Pemdes juga diduga membela sepihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumi Daya dan menyudutkan para pewarta dalam pemberitaannya.

 

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Bumi Daya, H. Dudi Hermana, SH, enggan memberikan komentar lebih jauh dan terlihat memilih bungkam seolah lepas dari tanggung jawab.

 

“Saya belum tau masalah apa bang, saya belum ketemu Doni, coba tanya Doni dulu,”

ucapnya melalui pesan WhatsApp pada Kamis (13/11/2025).

 

Padahal, website tersebut merupakan platform resmi desa di mana penanggung jawab utamanya adalah kepala desa. Seharusnya, kepala desa dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola website agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Selatan, Erdiyansyah, SH., MM, menegaskan bahwa website desa idealnya digunakan untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan dan program desa. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan website desa memenuhi kaidah jurnalistik.

 

“Pengelola website desa juga agar memenuhi kaidah jurnalistik, camat harus lakukan pembinaan dan klarifikasi,”

ucap Erdi. ( Tim)

Continue Reading

Trending