Lampung Selatan

PT PMP Targetkan Serapan Gabah 5.000 Ton, Terkendala Dana Bulog Lambat Mencair

Published

12 bulan ago

18 April 2025

Redaksi

PT PMP Targetkan Serapan Gabah 5.000 Ton, Terkendala Dana Bulog Lambat Mencair

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – PT Putra Mandiri Palas (PMP) terus memaksimalkan penyerapan gabah dari petani mitra Bulog. Sejak Maret hingga 17 April 2025, perusahaan ini telah menyerap sekitar 3.500 ton gabah dari total target 5.000 ton.

“Kami mampu menyerap antara 150 hingga 200 ton gabah per hari. Namun, pencapaian baru mencapai 3.500 ton karena pencairan dana untuk mitra berlangsung lambat,” ujar Direktur PT PMP, Gusti Made Gunawan, S.E., saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/4/2025).

Gunawan menyebut harga pembelian gabah dari petani berada di angka Rp6.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Harga ini dinilai cukup kompetitif dan mendukung kesejahteraan petani.

Namun demikian, proses pencairan dana yang lambat dari Bulog menjadi kendala utama bagi para mitra. Banyak mitra Bulog masih menunggu pembayaran, sehingga proses penyerapan pun tersendat.

Saat ini, PT PMP bekerja sama dengan 12 pelaku usaha lokal di wilayah Lampung Selatan. Beberapa di antaranya adalah Adon, H. Darto, dan Charliyan dari Palas; Alirohim dari Sragi; serta Agus dan Mambal dari Ketapang.

“Jika dana mitra bisa cair lebih cepat, kami yakin target 5.000 ton dapat tercapai sebelum akhir bulan,” tambah Gunawan dengan optimisme.

Selain Gunawan, pihak lain yang juga berperan sebagai maklon dalam distribusi gabah antara lain Eka Perdana, Darmawan, Darmo, dan PT Autum. Mereka turut berkontribusi dalam mempercepat pengiriman gabah ke gudang Bulog di wilayah Lampung Selatan.

Dengan sinergi antara perusahaan, maklon, dan mitra Bulog, PT PMP yakin mampu memenuhi target penyerapan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. (joe).

Post Views: 8

Lampung Selatan

Komisi 1 DPRD Lamsel Segera Panggil Pihak Perusahaan PT Alus , Terkait Sengketa Lahan 52 Hektare

Published

7 jam ago

17 April 2026

Redaksi

Komisi 1 DPRD Lamsel Segera Panggil Pihak Perusahaan PT Alus , Terkait Sengketa Lahan 52 Hektare

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Masyarakat Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, didampingi kuasa hukum SOPADLI SY, S.E., S.H.,M.E.Sy.,M.H. dan organisasi masyarakat Gema Masyarakat Lokal (GML), mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Lampung Selatan, Kamis (16/4/2026).

‎RDP tersebut membahas sengketa lahan seluas 52 hektare yang diklaim milik warga. Rapat di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Edy Waluyo, Di Hadiri anggota dewan Jinggis Haikal dan Rosdiana, perwakilan Bagian Hukum, Camat Katibung Andi Sopyan, Camat Sidomulyo Fran Sinatra Adung, tokoh masyarakat, serta warga pemilik lahan.

‎Kuasa hukum bersama GML yang dipimpin Ketua Umum Rizal Anwar, didampingi Indrawan NS, menyampaikan tuntutan dari 11 warga yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Mereka meminta DPRD memfasilitasi penyelesaian dengan pihak perusahaan agar lahan yang diduga diserobot dapat segera dikembalikan.

‎Rizal Anwar menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memperjuangkan hak masyarakat. Ia menyatakan, “Kami meminta PT Andesit segera merealisasikan tuntutan masyarakat dan mengembalikan lahan yang menjadi hak warga.” Ucap nya

‎Sementara itu, Camat Katibung Andi Sopyan menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah merespons cepat persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sengketa lahan ini telah berlangsung cukup lama dan perlu segera dicarikan solusi.

‎Menurut Andi, berdasarkan komunikasi dengan warga, persoalan utama terletak pada dugaan kesalahan lokasi penggarapan oleh perusahaan. Ia menyebut bahwa warga meyakini lahan yang saat ini dikelola perusahaan merupakan milik masyarakat, yang didukung berbagai dokumen.

‎Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edy Waluyo, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempelajari dokumen yang ada serta memfasilitasi penyelesaian.

‎“Kami akan segera menindaklanjuti persoalan ini dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Edy.

‎Di sisi lain, kuasa hukum SOPADLI SY, S.E., S.H.,M.E.Sy.,M.H. Dia menegaskan bahwa jalur hukum akan ditempuh apabila tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan. Ia menyebut langkah hukum menjadi opsi terakhir guna memastikan hak masyarakat terlindungi.

‎Hingga RDP berlangsung, pihak PT Alus Andesit Lumbung Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.

‎DPRD Lampung Selatan berkomitmen menjembatani kedua belah pihak agar konflik ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

‎(jo)

‎

Post Views: 10