Lampung Selatan

Kendaraan Dinas Kadis Pertanian Di Sulap Menjadi Plat Pribadi

Published

7 bulan ago

2 September 2025

Redaksi

Kendaraan Dinas Kadis Pertanian Di Sulap Menjadi Plat Pribadi

Lampung Selatan – Pemandangan janggal terlihat di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah mobil dinas jenis Toyota Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8116 DZ diduga telah mengalami perubahan plat menjadi plat pribadi, padahal kendaraan tersebut mobil Dinas menggunakan plat merah sesuai ketentuan. Selasa, ( 2 -8-2025 )

salah Satu warga Lampung Selatan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, keberadaan mobil dinas dengan plat pribadi tersebut menimbulkan pertanyaan. “Kalau memang mobil dinas, harusnya pakai plat merah. Kok bisa diganti jadi hitam? Itu kan untuk kepentingan pribadi,” Ujarnya.

Menindaklanjuti informasi itu, awak media mencoba melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon kepada Mugiono, Plt Kepala Dinas Pertanian Lampung Selatan. Namun, upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil. Nada sambung terdengar berulang kali, tetapi tidak diangkat.

Sikap tertutup dari pejabat dinas tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Publik berharap ada penjelasan resmi terkait dugaan penggunaan mobil dinas dengan plat pribadi.

Menurut aturan yang berlaku, kendaraan dinas pemerintah wajib menggunakan plat merah sebagai identitas resmi aset negara. Penggunaan plat pribadi pada kendaraan dinas berpotensi(joe)

Post Views: 10

Lampung Selatan

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

Published

3 jam ago

14 April 2026

Redaksi

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

— Ahmad Al-Akhran, S.S., Anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan Fraksi Golkar mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Dia menyerap Aspirasi rakyat Dalam kegiatan terebut, , Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini penting Bagi Dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, dalam Sambutan nya Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di wilayahnya. Ia berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dewan di desa kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi percepatan pembangunan di Mekar Mulya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan sejumlah usulan prioritas di bidang infrastruktur, di antaranya perbaikan jalan penghubung Rejomulyo–Bali serta jalan Dusun Rajawali yang merupakan akses jalan kabupaten.

“Kami berharap melalui reses ini, usulan perbaikan jalan dapat segera diteruskan dan diperjuangkan, sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” tambahnya..

Dalam sambutannya, Ahmad Al-Akhran menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif di luar masa sidang, yang difokuskan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Reses adalah kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan warga. Semua masukan ini nantinya akan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengingat kewenangan pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan. Aspirasi masyarakat harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru bergeser karena kurangnya pengawalan,” jelasnya.

Selain itu, salah satu warga turut mengusulkan pengerasan jalan menuju area pemakaman sepanjang kurang lebih 80 meter, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ahmad Al-Akhran menegaskan pentingnya memahami status kewenangan jalan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Jika merupakan jalan desa atau bukan jalan penghubung antarwilayah, maka tidak dapat ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, masih ada kemungkinan untuk diusulkan melalui dinas terkait lainnya seperti Perkim,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Ahmad Al-Akhran menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan jalan menuju makam melalui pemberian material.

“InsyaAllah, untuk kebutuhan mendesak seperti akses jalan dunia akhirat (jalan makam), kami akan turut membantu melalui penyediaan material agar dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (***)

Post Views: 0