Connect with us

Lampung Selatan

Nanang Ermanto: Tidak Ingin Umbar Janji Muluk, Tapi Utamakan Kesejahteraan Rakyat – Lanjutkan Kerja Nyata  

Published

on

Nanang Ermanto: Tidak Ingin Umbar Janji Muluk, Tapi Utamakan Kesejahteraan Rakyat – Lanjutkan Kerja Nyata

Ungkapselatan.comLampung Selatan – Kampanye di sejumlah titik di Kecamatan Kalianda, Calon Petahana Bupati Lampung Selatan, Hi Nanang Ermanto menyatakan, tidak mau mengumbar janji muluk-muluk yang tidak wajar kepada masyarakat. Janji politik yang hanya mudah diucapkan, tapi hampir mustahil dilaksanakan hanya demi mendapatkan simpatik masyarakat secara instan.

Nanang menegaskan, kedepan dirinya bakal meningkatkan kembali kelanjutan capaian kerja yang sudah berjalan selama ini. Yang masih kurang akan ditingkatkan, yang sudah baik akan lebih dimaksimalkan lagi demi kepentingan masyarakat.

“Saya tidak mau mengumbar janji-janji harapan kosong kepada masyarakat, janji politik yang tidak wajar yang sangat sulit terlaksana. Ingat bapak-ibu, segala sesuatu yang ditawarkan secara tidak wajar dapat dipastikan penipuan. Seperti ada oknum mengaku bisa menjadikan seseorang PNS, atau juga ada iming-iming keuntungan besar dengan bunga tidak wajar jika berinvestasi. Namun ternyata investasi bodong. Tapi di forum ini saya tegaskan, Nanang Ermanto bekerja untuk melayani Rakyat, demi kesejahteraan Rakyat,” tutur Nanang Ermanto dalam kampanye terbuka yang dihadiri ratusan warga masyarakat, Kamis 26 September 2024.

Calon Bupati Lampung Selatan Nomor Urut 1 ini mengatakan, program kerja Nanang Ermanto – Antoni Imam (Nanang Beriman) adalah program kerja kerakyatan. Dimana warga masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal layak.

“Selain pembangunan dengan beton yang megah, pembangunan yang paling utama itu adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana pelayanan kesehatannya, bagaimana rumah tempat tinggalnya. Saya sering termenung, berfikir apa artinya pembangunan megah jika masyarakat tidak makan, sakit tidak diobati, tinggal di rumah yang tidak layak,” ungkap suami dari Bunda Winarni ini.(*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Komisi 1 DPRD Lamsel Segera Panggil Pihak Perusahaan PT Alus , Terkait Sengketa Lahan 52 Hektare

Published

on

By

Komisi 1 DPRD Lamsel Segera Panggil Pihak Perusahaan PT Alus , Terkait Sengketa Lahan 52 Hektare

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan   – Masyarakat Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, didampingi kuasa hukum SOPADLI SY, S.E., S.H.,M.E.Sy.,M.H. dan organisasi masyarakat Gema Masyarakat Lokal (GML), mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Lampung Selatan, Kamis (16/4/2026).

‎RDP tersebut membahas sengketa lahan seluas 52 hektare yang diklaim milik warga. Rapat di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Edy Waluyo, Di Hadiri anggota dewan Jinggis Haikal dan Rosdiana, perwakilan Bagian Hukum, Camat Katibung Andi Sopyan, Camat Sidomulyo Fran Sinatra Adung, tokoh masyarakat, serta warga pemilik lahan.

‎Kuasa hukum bersama GML yang dipimpin Ketua Umum Rizal Anwar, didampingi Indrawan NS, menyampaikan tuntutan dari 11 warga yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Mereka meminta DPRD memfasilitasi penyelesaian dengan pihak perusahaan agar lahan yang diduga diserobot dapat segera dikembalikan.

‎Rizal Anwar menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memperjuangkan hak masyarakat. Ia menyatakan, “Kami meminta PT Andesit segera merealisasikan tuntutan masyarakat dan mengembalikan lahan yang menjadi hak warga.” Ucap nya

‎Sementara itu, Camat Katibung Andi Sopyan menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah merespons cepat persoalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sengketa lahan ini telah berlangsung cukup lama dan perlu segera dicarikan solusi.

‎Menurut Andi, berdasarkan komunikasi dengan warga, persoalan utama terletak pada dugaan kesalahan lokasi penggarapan oleh perusahaan. Ia menyebut bahwa warga meyakini lahan yang saat ini dikelola perusahaan merupakan milik masyarakat, yang didukung berbagai dokumen.

‎Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edy Waluyo, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempelajari dokumen yang ada serta memfasilitasi penyelesaian.

‎“Kami akan segera menindaklanjuti persoalan ini dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Edy.

‎Di sisi lain, kuasa hukum SOPADLI SY, S.E., S.H.,M.E.Sy.,M.H. Dia menegaskan bahwa jalur hukum akan ditempuh apabila tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan. Ia menyebut langkah hukum menjadi opsi terakhir guna memastikan hak masyarakat terlindungi.

‎Hingga RDP berlangsung, pihak PT Alus Andesit Lumbung Sejahtera belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut.

‎DPRD Lampung Selatan berkomitmen menjembatani kedua belah pihak agar konflik ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

‎(jo)

Continue Reading

Trending