Connect with us

Lampung Selatan

Nanang Ermanto: Tidak Ingin Umbar Janji Muluk, Tapi Utamakan Kesejahteraan Rakyat – Lanjutkan Kerja Nyata  

Published

2 tahun ago

on

Nanang Ermanto: Tidak Ingin Umbar Janji Muluk, Tapi Utamakan Kesejahteraan Rakyat – Lanjutkan Kerja Nyata

Ungkapselatan.comLampung Selatan – Kampanye di sejumlah titik di Kecamatan Kalianda, Calon Petahana Bupati Lampung Selatan, Hi Nanang Ermanto menyatakan, tidak mau mengumbar janji muluk-muluk yang tidak wajar kepada masyarakat. Janji politik yang hanya mudah diucapkan, tapi hampir mustahil dilaksanakan hanya demi mendapatkan simpatik masyarakat secara instan.

Nanang menegaskan, kedepan dirinya bakal meningkatkan kembali kelanjutan capaian kerja yang sudah berjalan selama ini. Yang masih kurang akan ditingkatkan, yang sudah baik akan lebih dimaksimalkan lagi demi kepentingan masyarakat.

“Saya tidak mau mengumbar janji-janji harapan kosong kepada masyarakat, janji politik yang tidak wajar yang sangat sulit terlaksana. Ingat bapak-ibu, segala sesuatu yang ditawarkan secara tidak wajar dapat dipastikan penipuan. Seperti ada oknum mengaku bisa menjadikan seseorang PNS, atau juga ada iming-iming keuntungan besar dengan bunga tidak wajar jika berinvestasi. Namun ternyata investasi bodong. Tapi di forum ini saya tegaskan, Nanang Ermanto bekerja untuk melayani Rakyat, demi kesejahteraan Rakyat,” tutur Nanang Ermanto dalam kampanye terbuka yang dihadiri ratusan warga masyarakat, Kamis 26 September 2024.

Calon Bupati Lampung Selatan Nomor Urut 1 ini mengatakan, program kerja Nanang Ermanto – Antoni Imam (Nanang Beriman) adalah program kerja kerakyatan. Dimana warga masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal layak.

“Selain pembangunan dengan beton yang megah, pembangunan yang paling utama itu adalah membangun kesejahteraan masyarakat, bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana pelayanan kesehatannya, bagaimana rumah tempat tinggalnya. Saya sering termenung, berfikir apa artinya pembangunan megah jika masyarakat tidak makan, sakit tidak diobati, tinggal di rumah yang tidak layak,” ungkap suami dari Bunda Winarni ini.(*)

Post Views: 9
Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

Published

1 jam ago

on

10 Agustus 2026

By

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

‎

Ungkapselatan.com, ‎Lampung Selatan – ‎Pengelolaan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 semakin menjadi sorotan.

‎Berdasarkan dokumen resmi Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, anggaran Dinas TPHBun semula mencapai Rp28.536.336.108, kemudian berubah menjadi Rp28.209.209.767.

‎Di tengah besarnya anggaran tersebut, sejumlah program dan bantuan pertanian juga tercatat dalam volume besar, di antaranya:

‎Optimasi Lahan (Oplah) sekitar 1.070 hektare;

‎4 unit traktor, 3 unit alat tanam padi, 29 unit pompa air, Benih jagung untuk sekitar 5.000 hektare, Benih jagung tumpang sari sekitar 202 hektare, 6 unit corn sheller,

‎Serta bantuan alsintan lainnya.

‎Data Kementerian Pertanian melalui BRMP Lampung mengonfirmasi luas Oplah Lampung Selatan mencapai 1.070 hektare, yang saat itu dijelaskan langsung oleh Kabid PSP Nyoman Umardana.

‎Tim media menduga perlu dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap nilai masing-masing kegiatan, sumber APBN dan APBD, CPCL, BAST, kelompok penerima, volume pekerjaan serta keberadaan fisik bantuan di lapangan.

‎Saat dikonfirmasi, Kabid PSP Nyoman Umardana, S.P., M.M. tidak memberikan penjelasan substantif mengenai rincian anggaran tersebut dan mengarahkan hak jawab kepada Kepala Dinas, dengan alasan kegiatan yang dipertanyakan merupakan kegiatan dinas dan tidak seluruhnya berada di bidangnya.

‎Sementara Kepala Dinas TPHBun Lampung Selatan, Mugiyono, S.P., M.M., hingga rilis ini disusun belum memberikan jawaban atas substansi konfirmasi yang disampaikan tim media.

‎Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penelaahan terhadap pengelolaan program tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, BPKP maupun Inspektorat didorong melakukan audit untuk mencocokkan anggaran Rp28,2 miliar dengan realisasi program, penerima bantuan dan kondisi fisik di lapangan(Tim)

‎

Post Views: 11
Continue Reading

Trending