Connect with us

Lampung Selatan

Published

on

Musrenbang Kecamatan Katibung, Infrastruktur Jalan Masih Jadi Prioritas di 202

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan– Kecamatan Katibung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025.

Acara yang dibuka langsung Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, dipusatkan di Lapangan Komplek PPCL Desa Sukajaya Kecamatan Katibung, Kamis (1/02/2024).

Dalam Musrenbang kali ini, Pemerintah Kecamatan Katibung masih menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai usulan prioritas pada tahun 2025 mendatang.

Camat Katibung, Abdul Rahman dalam paparannya menyampaikan, usulan prioritas Kecamatan Katibung RKPD 2025 terdiri dari bidang fisik/infastruktur prasarana dasar desa.

Diantaranya, yaitu peningkatan jalan Campang Kanan-Rejo Agung, ruas jalan Katibung Raya, ruas jalan Raden Awas-Umbul Bandung, ruas jalan Simpang Babatan-Sidomekar Karya Tunggal.

“Kemudian ruas jalan Kidul Raya, ruas jalan Tanjung Jati-Neglasari, rehab Lamban Adat Tanjungan dan ruas jalan Kupang Curup Desa Tanjung Ratu,” ujar Rahman sapaan Camat Katibung.

Selain itu, Rahman menyampaikan, bahwa program yang sedang dikembangkan di Kecamatan Katibung mulai dari program inovasi daerah, pengembangan ekonomi UMKM hingga pengelolaan wisata pantai air terjun di Desa Karya Tunggal.

“Program yang sedang dikembangkan mulai dari program inovasi si Sarat dan si Daun Mas. Tempat singgah Tugu Tuping untuk memasarkan UMKM lokal dan usaha kuliner. Pengelolan wisata pantai air terjun serta pengembangan lapangan Kecamatan Katibung,” kata Rahman.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto mengatakan usulan-usulan dari Musrenbang yang masuk harus melalui e-planning. Usulan itu kemudian akan verifikasi untuk ditentukan skala prioritas.

“Lewat e-planning ini nantinya usulan yang masuk akan dievaluasi. Sehingga Musrenbang lebih aspiratif. Jika pemerintah daerah tidak mampu, maka akan mengajukannya ke pemerintah pusat,” kata Nanang dalam sambutannya.

Bupati Nanang Ermanto juga berpesan, agar anggaran dana desa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berinovasi membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

“Dalam mengembangkan potensi desa tersebut diperlukan kreativitas dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten. Serta didukung oleh para pelaku usaha setempat,” kata Nanang Ermanto.

Sumber : Kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

Published

on

By

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Dugaan penggelapan sapi bantuan milik Kelompok Sahabat Tani di Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan ( Lamsel) kembali mencuat dan menyeret nama anggota Komisi IV DPRD Lam-Sel inisial TM.

Kasus ini sebelumnya sempat terungkap pada pertengahan tahun 2025 dan telah ditangani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel . Saat itu, Ketua Kelompok Tani Sahabat Tani, Dedi Susanto, berkomitmen akan mengganti sapi yang telah dijual pada Agustus 2025.

Bantuan 20 ekor sapi tersebut diketahui merupakan program aspirasi anggota Komisi IV DPR RI, Sudin Kala itu, yang digulirkan sejak tahun 2021. Namun, meski bukan anggota kelompok Tani , sapi bantuan tersebut diduga dikuasai oleh anggota DPRD Lamsel TM.

Ketika Di Konfirmasi Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keanggotaan Kelompok Sahabat Tani didominasi oleh keluarga TM. Ia menyebut, posisi dalam kelompok diisi oleh menantu, anak, istri, adik, hingga orang tua TM.

“Sebagian besar anggota kelompok itu keluarga beliau. Ketua kelompok merupakan menantunya, lalu istrinya adalah anak kandung TM, serta ada juga istri dan orang tuanya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Salah satu pengurus kelompok, Marimun, menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan merawat sapi dan menerima upah bulanan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta dari TM.

“Kalau ada uang dikasih, kadang Rp1 juta, kadang Rp2 juta, tapi tidak tentu,” kata Marimun.

Selain itu, ia juga mengaku pernah menerima bagian sebesar Rp20 juta dari hasil penjualan lima ekor sapi. Namun, ia menyebut tidak pernah mengetahui harga jual sapi karena seluruh proses penjualan dikendalikan oleh TM, bukan oleh ketua kelompok.

Saat ini, dari total 20 ekor sapi bantuan, Hanya tersisa 14 ekor indukan yang masih dirawat.

Sementara itu, anggota kelompok lainnya, Agus Roni, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penjualan sapi maupun menerima bagian dari hasil penjualan.

“Saya pernah membantu mencari pakan, tapi tidak lama. Untuk penjualan, saya tidak pernah dilibatkan atau mendapat bagian,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, TM belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.

Kasus ini kembali menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait guna memastikan kejelasan pengelolaan bantuan tersebut. ( Sam /tim).

Continue Reading

Trending