Connect with us

Lampung Selatan

Zulhas Rajin Kunjungi Lampung Selatan, Diduga Terlibat Kampanye Menantu di Pilkada

Published

on

Zulhas Rajin Kunjungi Lampung Selatan, Diduga Terlibat Kampanye Menantu di Pilkada

 

 

Ungkapselatan. com, Lampung Selatan – Menjelang Pilkada Lampung Selatan (Lamsel), Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), semakin sering terlihat mengunjungi wilayah tersebut. Kunjungan-kunjungan tersebut menarik perhatian karena Lamsel menjadi tempat di mana menantunya, Egi Radityo Pratama, maju sebagai calon bupati. Meski menjabat sebagai pejabat negara, Zulhas tampaknya tak ragu untuk lebih sering turun ke lapangan, terutama ke Lamsel. Seperti kunjungan terbarunya, Zulhas hadir di Lamsel dalam kapasitasnya sebagai Menko Pangan untuk memastikan stok beras aman menjelang akhir tahun.

Selain itu, ia juga terlibat dalam acara Rembuk Tani, yang kembali berlangsung di Lamsel, menunjukkan kedekatannya dengan daerah yang kini menjadi pusat perhatian politik menjelang Pilkada.

Frekuensi kunjungan Zulhas ke Lamsel memang semakin meningkat setelah Egi Radityo Pratama secara resmi menjadi calon bupati. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Zulhas lebih mendukung menantunya dalam pemilihan tersebut. Bahkan, tim hukum dari pasangan calon Nanang Ermanto–Antoni Imam melaporkan Zulhas ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada September lalu. Laporan tersebut menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Zulhas dalam kampanye Egi, yang diduga menggunakan fasilitas negara. Dugaan Kampanye dan Money Politics

Dalam laporan tersebut, tim hukum menyebutkan dua poin utama. Pertama, terkait dengan cuti pejabat negara yang seharusnya diambil oleh Zulhas jika terlibat dalam kampanye. Kedua, adanya dugaan praktik money politics, yaitu pembagian sembako berupa minyak goreng kemasan kepada peserta dalam sebuah pertemuan di SMA Kebangsaan. “Ini adalah laporan kami ke Bawaslu, terkait cuti pejabat negara setingkat menteri yang belum diambil Zulhas, dan dugaan money politics dengan bagi-bagi sembako,” ujar Sopadly SH, salah satu anggota tim hukum yang melaporkan.

.Sopadly menambahkan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023, pejabat negara yang menjabat menteri harus mengambil cuti jika terlibat dalam kampanye. Dalam laporan mereka, Zulhas diduga melanggar peraturan tersebut dengan hadir dalam kampanye yang memihak Egi, tanpa mengambil cuti resmi.

Selain itu, mereka juga menganggap pembagian sembako sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang Pemilu, yang melarang pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih selama masa kampanye. “Dalam Pasal 280 dan Pasal 523, tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan tentang money politics,” tambah Sopadly.

Bawaslu Dianggap Lembek Namun, meskipun ada laporan dan dugaan pelanggaran, Bawaslu Lampung tampaknya tidak menganggap kunjungan Zulhas sebagai pelanggaran. Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, menilai bahwa kehadiran Zulhas di Lamsel sah-sah saja karena dia bukan hanya pejabat negara, tetapi juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). “Selama tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melanggar aturan, kunjungan Zulhas ini diperbolehkan,” ujar Iskardo, seraya menambahkan bahwa Zulhas bisa ikut kampanye pada hari libur kerja seperti Sabtu dan Minggu tanpa harus mengambil cuti. Dengan meningkatnya dukungan Zulhas terhadap Egi Radityo Pratama dalam Pilkada Lamsel, dinamika politik di daerah ini semakin menarik untuk diperhatikan, mengingat kedekatannya dengan kekuasaan di tingkat pusat.***

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

Published

on

By

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

— Ahmad Al-Akhran, S.S., Anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan Fraksi Golkar mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Dia menyerap Aspirasi rakyat Dalam kegiatan terebut, , Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini penting Bagi Dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, dalam Sambutan nya Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di wilayahnya. Ia berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dewan di desa kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi percepatan pembangunan di Mekar Mulya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan sejumlah usulan prioritas di bidang infrastruktur, di antaranya perbaikan jalan penghubung Rejomulyo–Bali serta jalan Dusun Rajawali yang merupakan akses jalan kabupaten.

“Kami berharap melalui reses ini, usulan perbaikan jalan dapat segera diteruskan dan diperjuangkan, sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” tambahnya..

Dalam sambutannya, Ahmad Al-Akhran menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif di luar masa sidang, yang difokuskan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Reses adalah kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan warga. Semua masukan ini nantinya akan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengingat kewenangan pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan. Aspirasi masyarakat harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru bergeser karena kurangnya pengawalan,” jelasnya.

Selain itu, salah satu warga turut mengusulkan pengerasan jalan menuju area pemakaman sepanjang kurang lebih 80 meter, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ahmad Al-Akhran menegaskan pentingnya memahami status kewenangan jalan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Jika merupakan jalan desa atau bukan jalan penghubung antarwilayah, maka tidak dapat ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, masih ada kemungkinan untuk diusulkan melalui dinas terkait lainnya seperti Perkim,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Ahmad Al-Akhran menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan jalan menuju makam melalui pemberian material.

“InsyaAllah, untuk kebutuhan mendesak seperti akses jalan dunia akhirat (jalan makam), kami akan turut membantu melalui penyediaan material agar dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (***)

Continue Reading

Trending