Connect with us

Lampung Selatan

Petani Palas Keluhkan Sulitnya Penjualan Gabah, Dinas TPHP Belum ada Solusi

Published

on

Petani Palas Keluhkan Sulitnya Penjualan Gabah, Dinas TPHP Belum ada Solusi

Ungkapselatan.com, Palas — Petani di Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, mengeluhkan sulitnya menjual gabah hasil panen mereka. Keluhan ini mencuat setelah sebuah video berdurasi satu menit viral, memperlihatkan sejumlah ibu-ibu menyampaikan kesulitan mereka.

Salah satu petani, Wati, mengungkapkan bahwa sebanyak 40 karung padi miliknya belum terserap oleh pembeli selama 2 hari setelah panen.

“Gudangnya penuh, jadi padinya masih di rumah. Sudah saya tawarkan ke beberapa bos padi dengan harga enam ribu rupiah per kilogram, tapi tetap tidak ada yang mau,” kata Wati dalam video tersebut.

Menanggapi hal ini, Bendahara Gapoktan Tani Makmur Kalirejo, Sutarman, menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah menyampaikan mekanisme penjualan gabah kepada 22 kelompok tani (poktan) di Kalirejo. Setelah menerima laporan keluhan, Sutarman langsung meninjau ke rumah petani dan berupaya mencari solusi.

Ia menghubungi salah satu mitra maklon Bulog, Gusti Putu Darmawan, namun Darmawan menolak menyerap gabah dengan alasan oven pengering miliknya penuh.

“Kalau padinya roboh, bilang ke petaninya supaya dijemur dulu. Setelah kering baru bisa kita ambil. Kalau diambil sekarang, padinya bisa rusak karena oven baru bisa dipakai empat hari lagi,” jelas Darmawan melalui sambungan telepon, Sabtu (19/4/2025).

Sutarman juga menghubungi KUPT Pertanian Palas, Uning, yang menyatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan pihak Bulog.

“Kita laporan ke Bulog dulu,” ujar Uning.

Sementara itu, suami Wati, Suyitno, berharap agar gabah miliknya tetap bisa diserap oleh pihak terkait.

“Kami mohon gabah kami tetap diserap, berapa pun harganya kami terima. Kami belum bayar upah ojek dan kombet,” keluhnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Lampung Selatan, Bibit Purwanto, SP, M.M., saat dihubungi media melalui pesan WhatsApp, memberikan tanggapan singkat.

“Poktan mana Pak? Bisa minta nomor HP-nya? Biar tim satgas mencari solusi. Kita cari solusi, Pak,” balas Bibit Purwanto.

Hingga berita ini diturunkan, gabah milik petani Kalirejo belum juga terserap oleh pihak terkait. ( red )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

Published

on

By

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

 

Ungkapselatan.com,Lampung Selatan– Kepala Dusun (Kadus) 9 Karang Anyar, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Cecep Supriadi, dikabarkan bakal mengundurkan diri dari jabatannya setelah terindikasi aktif sebagai kader partai politik di Kabupaten Lampung Selatan.

Keputusan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan menghadiri kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, dengan mengenakan seragam partai lengkap dengan lambang di dada sebelah kiri.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Cecep untuk klarifikasi. Ia menegaskan, perangkat desa wajib menjaga netralitas dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepengurusan partai politik.

“Dia pilih di kader, kemaren sudah ngadep saya, akhirnya bulan ini kita mau penjaringan kadus, jangan sampai kosong. Aparat Desa itu harus netral tidak boleh ada yang di parpol,” kata Kades saat dihubungi melalui via telepon pada Senin, (23/2/2026).

Cahyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut murni pilihan pribadi Cecep tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

“Kalau dia mau mundur dari kadus hak dia, kalau dia mau pilih di parpol hak dia juga yang penting jangan merangkap,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah desa akan segera membuka penjaringan calon Kadus 09 Karang Anyar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Akhir bulan kita akan penjaringan kadus dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Jangan sampai kita ngambil kebijakan tapi kebijakan kita tidak pas dengan masyarakat karena kadus bersentuhan langsung dengan masyarakat,” cetusnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Palas guna memastikan langkah yang diambil sesuai regulasi.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Camat untuk meminta arahan. Kalau menurut aturan memang tidak boleh, supaya lebih jelasnya Bu Camat mengarahkan ke Pak Dedi selaku Kasi Pemerintahan. Paling tidak saya sudah koordinasi dengan Camat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Palas, Dedi Kawarudin, SE, menegaskan bahwa aturan telah jelas melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik. Hal tersebut merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dari aturannya pasal 51 Undang-Undang tentang desa nomer 6 tahun 2014 pasal 51 melarang tentang perangkat desa salah satunya poin G dilarang jadi pengurus partai politik, dan perangkat desa harus netral walaupun dia kader bukan pengurus kusus seperti, ketua atau sekretaris atau apa dia sudah melanggar netralitas. Mau tidak mau dia harus milih salah satu,” pungkas Dedi Kawarudin.

Sebelumnya, Cecep Supriadi membenarkan kehadirannya dalam Muscam sebagai kader Partai Golkar. Ia bahkan menyatakan siap memilih jalur politik jika dinilai berbenturan dengan aturan sebagai perangkat desa.

“Iya, kalau memang berbenturan dengan aturan saya lebih memilih jadi kader partai golkar. Saya lebih milih kader ini karena ingin banyak saudara dan lebih banyak pengalaman,” kata Cecep Kadus Karang Anyar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Cecep diketahui menjabat sebagai pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Palas dengan posisi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Dengan rencana penjaringan yang akan digelar akhir bulan ini, Pemerintah Desa Mekar Mulya memastikan proses pengisian jabatan Kepala Dusun 09 Karang Anyar akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, guna menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan maksimal. (yd)

Continue Reading

Trending