Connect with us

Lampung Selatan

Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Published

on

Ketua DPRD Pimpin Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 202

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (30/6/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, serta dihadiri oleh Bupati, unsur Forkopimda, para anggota dewan, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi momentum penting dalam evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD, Erma Yusneli, menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda telah melalui tahapan evaluasi oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum, DPRD menilai pelaksanaan APBD 2024 telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki sebagai bahan evaluasi penyusunan anggaran di tahun berikutnya.

“Dengan mempertimbangkan hasil pembahasan, laporan Badan Anggaran, serta masukan fraksi-fraksi, DPRD sepakat untuk menetapkan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. Namun, kami mendorong Pemda untuk lebih meningkatkan efisiensi, akurasi program, serta pemerataan pembangunan,” ujar Erma dalam pidatonya.

Sementara itu Bupati Lampung Selatan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan perhatian dalam proses pembahasan Ranperda ini.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi DPRD guna perbaikan tata kelola keuangan daerah. Penetapan ini bukan akhir, tetapi awal dari proses peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, DPRD melalui Fraksi -fraksi, memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang menjadi perhatian penting bagi Pemda ke depan, antara lain mengenai efektivitas program prioritas, serapan anggaran, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dengan disahkannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ini, maka pemerintah daerah secara resmi memperoleh legitimasi atas realisasi belanja dan pendapatan tahun anggaran lalu, sekaligus menjadi dasar untuk penyesuaian dan perencanaan keuangan di tahun 2025. (Hms)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending