Connect with us

Lampung Selatan

Calon Kepala Desa Kecamatan Ketapang Mengeluarkan Biaya Tambahan Demi Terlaksananya Pilkades Serentak

Published

on

Ungkap selatan.com, Lampung Selatan.
Meski pemilihan kepala Desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sudah berakhir dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi calon yang terpilih.

Namun ada polemik anggaran tambahan di bebankan kepada masing-masing calon Kepala desa ( Kades ) yang menelan Anggaran ratusan juta rupiah. Jum’at (08/09/2023)

Pemilihan kepala desa (Pilkades ) yang ada di Kecamatan Ketapang sebanyak enam Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak,yaitu Desa Pematang pasir, Berundung, Taman Sari, Sidoluhur, Sido asih dan Sripendowo.

Menurut informasi dari sumber Dana yang di pungut bervariasi ada yang Rp 15.800.000 ada juga yang Rp 700.000 / calon kepala desa.

Adapun anggaran tambahan dari pungutan kepada para calon kepala Desa tersebut di gunakan dalam Rencana Anggaran Belanja( RAB )seperti mobilisasi,uang makan,seragam panitia , honor linmas, dan honor pejabat kepala desa ( PJ ) dan juga panitia kecamatan.

Ketika di konfirmasi An.selaku ketua panitia Pilkades di salah satu Desa menyebutkan bahwa, pungutan tersebut sudah tertuang dalam berita acara kesepakatan, menimbang mengingat anggaran dari APBD dan APBDes tidak mencukupi untuk berjalannya Pilkades,oleh karenanya panitia mengajak para calon untuk menambah anggaran agar Pilkades bisa berjalan,”ucapnya

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk memberi pejabat kepala (pj) Desa Rp 500.000 , publikasi media Rp 500.000/3 kali jadi Rp 1500.000, Dokumentasi Rp 1000.000, untuk panitia kecamatan Rp 1500.000, Pol PP Rp 100.000, dan lain lain.

” Kami adakan musyawarah di balai Desa di hadiri oleh Aparatur desa, BPD, pejabat kepala desa, hasil kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara dan di tandatangani oleh calon kades di atas materai,” Ujar An.

Di tempat terpisah camat Ketapang ketika di konfirmasi di ruangan kerja nya mengatakan dia hanya mendengar jika ada biaya tambahan dari calon dan itu tidak ada pemberitahuan atau tembusan dari panitia, ketika di tanyakan soal aliran dana ke kecamatan camat mengatakan tidak ada.

” Saya hanya mendengar jika ada biaya tambahan dari calon kepala Desa,adapun kegunaan tanyakan langsung kepada masing-masing panitia Pilkades, kami pihak kecamatan tidak menerima uang sepeser pun dari dana tersebut,”ucapnya.

Hal ini berbeda dengan keterangan salah satu ketua panitia yang mengatakan memang benar dana 1.500.000 di berikan ke bendahara panitia kecamatan.
( Tim ).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Kadis Perikanan Meninjau Lokasi Rencana Budidaya Tematik di Desa Bandan Hurip

Published

on

By

Kadis Perikanan Meninjau Lokasi Rencana Budidaya Tematik di Desa Bandan Hurip

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, Aryantoni, S.Sos., MM, meninjau langsung lokasi rencana Budidaya Tematik di Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

 

Aryantoni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi yang akan dijadikan sebagai salah satu titik budidaya ikan, khususnya ikan nila.

 

“Saat ini kita meninjau lokasi budidaya tematik apakah layak atau tidak, untuk dijadikan salah satu titik budidaya ikan, kemungkinan ikan nila,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya sebatas penyaluran bantuan bibit ikan, namun juga disertai dengan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat desa.

 

“Tidak kita lepas begitu saja, pasti nanti akan ada pembinaan juga. Kalau memang ini disetujui dan jika sudah berjalan akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

 

Lebih lanjut, Aryantoni menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bukan berupa kucuran anggaran, melainkan bantuan langsung dalam bentuk sarana dan prasarana budidaya.

 

“Bentuk bantuan langsung bibit dan kolam biopflok yang langsung dari kementerian,” jelasnya.

 

Meski demikian, ia menekankan bahwa pihak desa juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan fasilitas pendukung, seperti sumur bor dan jaringan listrik, guna menunjang operasional kolam biopflok.

 

“Desa harus sanggup menyiapkan fasilitas sumur bor dan listrik untuk mengisi atau mengaliri air yang ada di biopflok itu. Ini baru pertama kali untuk di Lampung Selatan dan ada lima titik yang kita survei dari berbagai kecamatan,” tambahnya.

 

Aryantoni berharap, ke depan program budidaya tematik tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa

 

“Harapan kami ke depannya bagaimana caranya budidaya tematik ini dapat berkembang dan bukan hanya lima titik saja, tapi berkembang lebih banyak lagi,”pungkasnya. ( ** )

Continue Reading

Trending