Connect with us

Pringsewu

Kabupaten Pringsewu Memperoleh Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023.

Published

1 tahun ago

on

Ungkapselatan.com, PRINGSEWU , Piagam Penghargaan Kinerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia diterima oleh Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Sub Bagian Protokol Pemkab Pringsewu Ali Syahputra, S.IP., M.Si. dari Jakarta, Insentif Fiskal Tahun Berjalan kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2023 tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Saat menyerahkan insentif fiskal tersebut, Wapres KH. Ma’ruf Amin meminta agar pemerintah daerah yang memperoleh insentif dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024. 

“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” demikian permintaan yang disampaikan Wakil Presiden. 

Lebih lanjut, Wapres Ma’ruf Amin juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.

Wapres juga mengingatkan waktu yang tersisa yakni tinggal satu tahun hingga menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2024 mendatang, sebagaimana  dicanangkan oleh pemerintah. 

“Oleh karena itu, konsistensi seluruh pimpinan daerah diharapkan tetap terjaga, terutama dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

 Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan agar menjadi perhatian bersama,” harapnya. (*/ Isnanto Hapsara, S.Kom.)

Post Views: 1
Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pringsewu

Ketua FKWKP Sambut Baik Aturan Kerjasama Media dengan Pemerintahan Pekon di Pringsewu

Published

2 minggu ago

on

10 Desember 2024

By

Ketua FKWKP Sambut Baik Aturan Kerjasama Media dengan Pemerintahan Pekon di Pringsew

 

Ungkapselatan.com, Pringsewu –

Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, menyatakan apresiasi terhadap aturan yang ditetapkan sebagai persyaratan untuk menjalin kerjasama antara media dan pemerintahan pekon. Pernyataan tersebut disampaikan saat merespons pengajuan penawaran perjanjian kerjasama oleh sejumlah media di wilayah Kabupaten Pringsewu.

 

“Sebagai Ketua FKWKP, saya berharap persyaratan kerjasama ini selaras dengan surat edaran penjabat Bupati Pringsewu tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2025,” ujar Bambang Hartono pada Selasa (10/12/2024).

 

Ia menambahkan bahwa kerjasama tersebut harus bersifat kemitraan yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Selain itu, ia menegaskan pentingnya fokus pada pemberitaan positif yang dapat mendorong keberlanjutan pembangunan di pekon.

 

Menurut Bambang, peran media dalam mendukung pembangunan desa tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pekon.

“Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang bermanfaat, baik untuk pemerintah pekon maupun masyarakat,” lanjutnya.

 

Sementara itu, sejumlah media yang tergabung dalam organisasi profesi Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP) menyatakan kesiapannya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Persyaratan ini meliputi penyampaian laporan kerja dan hasil publikasi secara berkala kepada pemerintahan pekon.

 

Langkah ini dinilai strategis oleh berbagai pihak, karena dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terarah. Kerjasama yang baik antara media dan pemerintah pekon diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal penyebaran informasi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa.

 

“Dengan aturan yang jelas, saya optimis kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak,” tutup Bambang.(joe)

Post Views: 7
Continue Reading

Trending