Connect with us

Lampung Selatan

Ketua Komisi lV DPR RI Sudin Sosialisasi Di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang

Published

on

Ungkapselatan.com, LAMPUNG SELATAN—Sudin SE Ketua Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan Perikanan sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam PSDKP melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Lampung Selatan, sabtu (16 /12/ 2023)

Mewakili Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lamsel Dwi Jatmiko menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi untuk menjaga kelestarian laut.

Peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan sumberdaya kelautan ini demi kelestarian habitat laut. “Dengan kegiatan ini saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan supaya ekosistem laut terjaga,”kata Dwi Jatmiko mewakili Bupati Nanang Ermanto.

Kabid Kelautan DKP Lampung menyampaikan potensi laut di Lampung Selatan sangat besar. Potensi besar ini juga di iringi potensi besar pelanggaran oleh pelaku usaha itu sendiri. Dan ini harus diiringi dengan sistem pengawasan .

“Ini langkah persfektif memberikan edukasi, sosialisasi mengenai tentang bagaimana pengawasan, penjagaan ekosistem laut kita. Pengawasan ini sangat penting,”kata kabid.

bahwa pokmas merupakan pengawas ditingkat lapangan guna memantau penggunaan alat tangkap terlarang yang dilarang undang-undang.

Sementara, Kepala Pangkalan PSDKP KKP RI, Akhmadon menyampaikan bahwa pokmaswas lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang memiliki 3 tugas yakni mendengar, melihat dan melaporkan namun tidak dibenarkan untuk menjadi menjadi penegak hukum.

“Kedepan, program Dirjen KKP yang ada di Lampung dapat ditingkatkan. Terkait aduan anggota pokmaswas tadi mengenai pencemaran limbah tambak, kami akan segera meninjau lokasi karena itu memang tugas kita,”kata Akhmadon.

Kemudian, Sudin Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan di Lampung masih ada oknum tidak bertanggungjawab yang merusak sumberdaya laut dengan menggunakan bom ikan , putas sehingga habitat laut rusak.

“Pemerintah membuat undang-undang tentang pelestarian sumberdaya laut untuk kesejahteraan rakyat nya. Kalau hanya pemerintah tidak cukup untuk melakukan pengawasan. Maka pokmaswas harus berperan aktif melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak penegak hukum,”jelas Sudin.

“Kita tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi kalau ada yang ngebom ikan, mutas atau ada kapal ikan ilegal dan lainnya,”pungkasnya.

Hadir pada acara sosialisasi tersebut yakni Ketua Komisi IV DPR RI Sudin SE, Kepala Pangkalan PSDKP KKP RI. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lamsel. Kepala pengawasan balai besar budidaya lampung. Camat Ketapang, Polsek Penengahan, serta ratusan warga setempat yang tergabung dalam pokmas pengawasan sumberdaya kelautan desa ruguk.( Anes )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Gelar Reses, Bowo Edy Anggoro : Ruas Jalan Bumi Daya-Pulau Jaya Masuk Pokir Dewan

Published

on

By

Gelar Reses, Bowo Edy Anggoro : Ruas Jalan Bumi Daya-Pulau Jaya Masuk Pokir Dewa

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Bowo Edy Anggoro, menggelar reses pertama tahun 2024 di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, pada Rabu (11/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Beberapa isu utama yang diangkat mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi.

Dalam reses tersebut, Bowo Edy Anggoro mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan ruas jalan Bumi Daya – Pulau Jaya telah masuk dalam pokok pikiran (Pokir) Komisi III DPRD Lampung Selatan.

“Perencanaan ruas jalan Bumi Daya – Pulau Jaya sudah masuk dalam Pokir. Bersama dua anggota DPRD lainnya dari daerah pemilihan Palas, kami bertiga memastikan bahwa insfrastruktur di Kecamatan Palas ini menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan,” ujar Bowo, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat diwawancarai wartawan.

Meski demikian, Bowo menjelaskan bahwa realisasi pembangunan jalan tersebut kemungkinan belum bisa dilakukan pada tahun 2025, kecuali ada tambahan anggaran di luar rencana yang telah disusun.

“Dengan kepemimpinan baru, ada semangat baru. Kami berencana bersama pemimpin yang baru mengakses dukungan dari pusat. Jika terealisasi pada tahun 2025, kemungkinan hanya bisa melalui anggaran perubahan, karena di anggaran murni belum masuk. Namun, jalan ini tetap menjadi prioritas kami sebagai wakil rakyat dari Palas,” tambahnya. (Samsul/YD).

Continue Reading

Trending