Teguran DPRD Lampung Selatan kepada Sekretaris Disdik Saat Bahas Pendidikan Grati

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan –Suasana rapat pembahasan APBD Perubahan 2025 antara Komisi IV DPRD Lampung Selatan dan Dinas Pendidikan memanas setelah Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Selatan, Cahyadi alias Momoy, dinilai tidak sigap menjawab pertanyaan penting terkait data siswa SD dan SMP swasta.

Rapat yang digelar pada Selasa (17/6/2025) pukul 17.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD sekaligus Koordinator Komisi IV, Merik Havit, yang mempertanyakan kesiapan Disdik menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan dasar gratis bagi seluruh siswa, termasuk yang bersekolah di swasta.

Merik Havit dengan tegas meminta data konkret terkait jumlah siswa SD dan SMP swasta di Lampung Selatan sebagai dasar perencanaan penganggaran. Namun, Cahyadi yang hadir mendampingi Kadisdik Asep Jamhur justru terlihat sibuk memperhatikan ponselnya dan tidak memberikan respons yang memadai atas pertanyaan tersebut.

“Pak Momoy cepat pak Momoy, jangan diam saja. Harusnya Pak Momoy itu membantu Kepala Dinas menyiapkan telaah,” sindir Merik.

Merik menilai seharusnya Disdik telah memiliki data terperinci jumlah sekolah dan siswa di sektor swasta, mengingat keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Ia juga menyampaikan bahwa perencanaan anggaran tahun depan bisa dimulai dari membebaskan biaya pendidikan untuk SD swasta terlebih dahulu, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Kadisdik Asep Jamhur menjawab secara umum, menyebut total siswa SD dan SMP (negeri dan swasta) di Lampung Selatan berjumlah 164.333 siswa dengan total satuan pendidikan sebanyak 1.418 sekolah, yang terdiri dari 509 SD dan 168 SMP. Namun, rincian jumlah siswa khusus dari sekolah swasta tidak tersedia dalam forum.

Karena jawaban tak kunjung jelas, Merik akhirnya meminta agar data tersebut dikirim menyusul secara tertulis, agar pembahasan dapat segera dilanjutkan dan disesuaikan dengan skema kebijakan pendidikan gratis sesuai putusan MK.

Rapat itu pun menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan Lampung Selatan untuk lebih siap dan responsif dalam menyajikan data, terutama saat menghadapi pembahasan kebijakan strategis bersama DPRD.(*)