Connect with us

Lampung Selatan

Tim Pelaksana Kegiatan Rabat beton Desa Bumi Daya Menjadi Wayang Kepala Desa

Published

on

Tim Pelaksana Kegiatan Rabat beton Desa Bumi Daya Menjadi Wayang Kepala Desa

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Kepala Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, berinisial DH, diduga menyalahi aturan dalam pengelolaan keuangan desa. Ia disebut mengarahkan pembelanjaan barang untuk proyek pembangunan jalan rabat beton tanpa melibatkan sepenuhnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan hanya memfungsikan mereka pada aspek teknis di lapangan. Padahal, sesuai Permendagri dan peraturan LKPP, TPK seharusnya memiliki peran lebih luas dalam pelaksanaan kegiatan desa.

 

Proyek pembangunan jalan rabat beton tersebut berlangsung sejak April 2025, berlokasi di Dusun Banyuwangi I, Desa Bumi Daya. Proyek ini memiliki volume panjang 225 meter, tebal 12 cm, dan lebar 2,5 meter. Sumber dana berasal dari Dana Desa tahun 2025 dengan total anggaran Rp115.350.000, menggunakan spesifikasi beton K225.

 

Ketua TPK Desa Bumi Daya, Edi, menyampaikan bahwa pengerjaan rabat beton telah selesai dikerjakan.

 

“Udah selesai kemaren bang, selama 10 hari pengerjaannya. Untuk pembelanjaan kami bareng-bareng sama Pak Kades dan bendahara desa,” kata Edi saat ditemui di Kantor Desa Bumi Daya, Jumat (2/5/2025).

 

Namun, Edi juga menyebut bahwa tempat pembelian material sudah diarahkan langsung oleh Kepala Desa.

 

“Jadi saya tinggal minta aja ke toko apa yang menjadi kebutuhan rabat beton ini, selesai pengerjaan proyek itu bendahara desa tinggal transfer,” tambahnya.

 

Ditempat yang sama, Bendahara Desa, Mardiono, membeberkan rincian pembelanjaan proyek rabat beton tersebut.

 

“Untuk batu dan pasir ke Pak Deni, semen dan plastik dan lainnya ke toko Pak Jari. Jumlah besaran yang dibayarkan ke Pak Jari Rp25 juta, ke Pak Deni Rp30 juta. Untuk HOK tukang Rp120 ribu selama 10 hari, kenek 10 orang Rp100 ribu sehari per orang, sewa molen ke BUMDes Rp250 ribu per hari,” jelas Mardiono.

 

Menurut Mardiono, seluruh pembayaran material dilakukan atas perintah Kepala Desa.

 

“Kebutuhan mereka, DP sekian, terus ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Mereka laporan ke Pak Kades dan Pak Kades merintah saya,” ujarnya.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon milik TPK Bumi Daya, Kepala Desa DH menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

 

“Itu aja kenyataannya, nanti kita laporan ke kejaksaan. Hari Senin kita kejaksaan,” tegasnya.

 

Dari total pagu anggaran Rp115.350.000, dengan belanja material dan upah tenaga kerja (HOK) sebesar Rp68.700.000 serta pajak (PPh dan PPN) 11% sebesar Rp12.688.500, terdapat total pengeluaran sebesar Rp81.388.500. Dengan demikian, proyek ini diduga menyisakan keuntungan mencapai Rp33.911.500.

 

Tindakan Kepala Desa ini bertentangan dengan aturan:

Jika Kepala Desa secara langsung mengarahkan belanjakan/melaksanakan pengadaan barang untuk pembangunan “seperti jalan rabat beton” tanpa melibatkan sepenuhnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK), maka tindakan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum yang berlaku, baik secara administratif maupun berpotensi pidana jika ada indikasi penyalahgunaan.

 

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 ayat (1): “Kepala Desa membentuk TPK untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.” Jika Kepala Desa tidak membentuk TPK atau mengabaikan peran TPK, maka ini pelanggaran administratif terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa.

 

Pasal 12 ayat (2): “TPK bertugas”:

a. mengadakan barang dan/atau jasa kegiatan pembangunan;

b. menerima dan menyimpan barang;

c. mengawasi pelaksanaan kegiatan;

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.” Jika pengadaan barang langsung dilakukan oleh Kepala Desa, ini berarti mengambil alih tugas TPK secara tidak sah.

 

2. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 9 ayat (1): “Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola oleh TPK atau penyedia, berdasarkan ketentuan. Kepala Desa tidak boleh melakukan pengadaan langsung kecuali sebagai pengawas/penguji akhir administrasi. Ia bukan pelaksana teknis kegiatan.

 

3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf c: Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

 

Mengelola anggaran secara sepihak, tanpa transparansi tidak melalui TPK atau musyawarah desa, melanggar asas tata kelola keuangan desa.

 

4. Potensi Pidana (jika ada kerugian negara):

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara dipidana” Bila dalam pelaksanaan langsung tersebut terjadi penyimpangan dana (markup, fiktif, tidak sesuai volume/kualitas), maka Kepala Desa bisa dikenakan tindak pidana korupsi. ( Tim)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Percasi Lampung Selatan Dukung Atlit Catur PWI, Mengahadapi Porwanas 2027

Published

on

By

Percasi Lampung Selatan Dukung Atlit Catur PWI, Mengahadapi Porwanas 2027

Ungkapselatan.com, KALIANDA – Persiapan atlet Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 mulai mendapat dukungan.

Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung Selatan menyerahkan bantuan dua papan catur lengkap dengan timer game untuk menunjang latihan atlet.

Bantuan yang diserahkan melalui Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Lampung Selatan, Iwan J. Sastra, bersama Sekretaris SIWO Teguh Handika dan Bendahara Juwantoro itu, merupakan bentuk dukungan Percasi terhadap kiprah atlet wartawan yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ajang olahraga wartawan tingkat nasional.

Penyerahan berlangsung di Balai RA Taher Tjindar Boemi, markas PWI Lampung Selatan, Rabu (18/11/2026).

Iwan mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Ketua Percasi Lampung Selatan, Anton Carmana, untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh PWI Lampung Selatan.

“Ketua, ini ada bantuan papan catur dari Ketua Percasi Lampung Selatan, Anton Carmana. Kami serahkan kepada PWI untuk selanjutnya dimanfaatkan,” kata Iwan saat menyerahkan bantuan.

Dua papan catur berstandar atlet nasional tersebut kemudian diterima Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi.

Edwin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Percasi Lampung Selatan atas perhatian serta dukungan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar perlengkapan olahraga, melainkan menjadi tambahan amunisi penting bagi atlet catur PWI dalam mematangkan persiapan menuju Porwanas 2027.

Terlebih, PWI Lampung Selatan memiliki dua atlet catur yang akan memperkuat kontingen pada ajang tersebut, yakni Wakil Ketua Bidang Pendidikan Yuda Pranata dan Raflan Siahaan.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Papan catur tersebut memang sangat kami butuhkan untuk menunjang latihan atlet, sehingga persiapan menghadapi Porwanas bisa lebih maksimal,” ujar Edwin.

Sebagai bentuk dukungan langsung, Edwin kemudian menyerahkan papan catur tersebut kepada Yuda Pranata. Wajah sumringah langsung terlihat dari atlet yang juga menjabat Redaktur Pelaksana Harian Radar Lampung itu.

Yuda mengaku selama ini belum memiliki papan catur sendiri untuk menunjang latihan. Karena itu, bantuan dari Percasi Lampung Selatan menjadi sesuatu yang sangat berarti baginya.

“Saya memang tidak punya papan catur. Alhamdulillah, akhirnya ada bantuan ini. Terima kasih Percasi Lampung Selatan,” ucapnya penuh syukur.

Dukungan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya PWI Lampung Selatan membangun kesiapan atlet sejak dini. Sebab, Porwanas 2027 bukan sekadar ajang berkumpul dan berkompetisi, tetapi juga menjadi panggung pembuktian kemampuan wartawan dalam bidang olahraga.

Terlebih, Lampung mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pesta olahraga wartawan nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 5–12 April 2027. Ajang tersebut diperkirakan melibatkan ribuan wartawan dari berbagai provinsi di Indonesia.

Selain cabang olahraga catur, PWI Lampung Selatan juga tengah mempersiapkan atlet untuk berlaga pada sejumlah nomor lainnya, yakni futsal, minisoccer, olahraga domino (Orado), dan e-sport.

Dengan dukungan berbagai pihak, PWI Lampung Selatan berharap persiapan kontingen dapat berjalan lebih optimal. Targetnya bukan hanya hadir sebagai peserta, tetapi mampu tampil kompetitif dan mengukir prestasi di hadapan wartawan olahraga dari seluruh penjuru Tanah Air. ***

Continue Reading

Trending