Connect with us

Lampung Selatan

Program Nanang Ermanto, Warga Ber-KTP Lampung Selatan Dijamin Berobat Gratis 

Published

on

Program Nanang Ermanto, Warga Ber-KTP Lampung Selatan Dijamin Berobat Gratis

KALIANDA – Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Bowo Edi Anggoro meminta kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazzar (RSUDBB), dr Renny Indrayani untuk menambah petugas di bagian layanan registrasi pasien. Dikatakan anggota fraksi PKS ini, hal tersebut diperlukan supaya dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembiayaan perawatan oleh pasien.

“Penambahan petugas yang berfungsi layaknya Publik Relation (PR), yang bertugas menjelaskan kepada calon pasien bahwa asal ber-KTP Lampung Selatan, bisa mendapatkan pelayanan berobat secara gratis. Saya lihat hanya kurang sosialisasi, bahwa bapak Nanang Ermanto punya program UHC (Universal Health Coverage) berobat gratis bagi seluruh warga masyarakat Lampung Selatan,” ungkap Bowo Edi Anggoro dalam pembahasan RAPBD 2025 bersama RSUD Bob Bazzar di ruang banggar DPRD setempat, Senin 11 November 2024.

Terungkap di forum, permintaan penambahan petugas tersebut ke direktur RSUD Bob Bazzar, menyusul masih banyaknya laporan dari konstituen ke sejumlah anggota DPRD yang mengaku masih kebingungan soal pembiayaan jika ingin berobat ke rumah sakit umum milik daerah itu. Informasi yang diberikan ke masyarakat tidak dilakukan secara komprehensif dan menuai pemahaman oleh calon pasien.

“Maksudnya gini, saat registrasi itu kan pasien ditanya oleh petugas, pembiayaan secara mandiri atau dengan BPJS? Maksudnya ada petugas diberikan tugas khusus untuk menjelaskan masalah pembiayaan tersebut secara komprehensif. Artinya, jika pasien belum memiliki BPJS, maka akan dijawab secara mandiri. Dengan tugas khusus tadi, petugas kembali menjelaskan, jika hanya belum memiliki BPJS, masih bisa diurus dan langsung aktif melalui program UHC tadi. Kemudian kembali menjelaskan, jika secara mandiri kemungkinan besar akan terkena biaya yang cukup besar, apakah mampu? Atau dengan penjelasan tembak secara langsung, pokoknya asal ber-KTP Lampung Selatan bisa berobat gratis. Jadi warga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan jelas,” imbuh warga Kecamatan Palas ini.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Hari Surya Wijaya saat dimintai penjelasan terkait program UHC mengatakan, UHC atau Universal Health Coverage merupakan jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat di Lampung Selatan agar mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Dijelaskan Hari, berdasarkan data pencapaian UHC, terhitung 1 Maret 2023 jumlah masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu mencapai 99,29 persen.

“Dengan itu, ada sebanyak 1.066.221 penduduk Kabupaten Lampung Selatan telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari jumlah total penduduk sebanyak 1.073.867 jiwa,” imbuh Hari.

Terbukti, terus Hari, bahwa Kabupaten Lampung Selatan menganggarkan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang kurang mampu terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp.48.757.112.000.

“Bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang kurang mampu secara ekonomi, dan belum terdaftar atau sudah pernah menjadi peserta BPJS akan tetapi sudah tidak aktif lagi dan membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dapat mengajukan sebagai peserta BPJS,” jelas Hari.

“Persyaratannya: Surat Keterangan Tidak Mampu, KK/KTP domisili Kabupaten Lampung Selatan, Surat Keterangan dirawat di rumah sakit atau Surat Rekomendasi Puskesmas setempat dapat mengajukan sebagai peserta BPJS dan bisa langsung aktif, tidak menunggu 14 hari atau awal bulan baru aktif,” pungkas Hari.

 

 

(*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending