Connect with us

Lampung Selatan

Memprioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Dan Transportasi

Published

on

Memprioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Dan Transportasi

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Anggota DPRD Lampung Selatan, mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.

Desakan itu disampaikan ketua komisi I DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi PAN Edi Waluyo, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 bersama  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (15/7/2025) menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan, yang rusak.

Selain itu jembatan Way Galih yang merupakan jembatan penghubung antar wilayah yang terletak di desa Sidoasri Kecamatan Candipuro, menjadi atensi dalam anggaran perubahan tahun 2025 ini.

“Beberapa sekolah dasar di Purwodadi, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius di perubahan anggaran,” tegas Edi.

Selain sektor pendidikan, legislator dari Fraksi PAN juga menyoroti kerusakan jembatan Way Galih yang menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujar ketua komisi I DPRD Lampung Selatan ini.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan TAPD menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh usulan dari DPRD dan melakukan verifikasi terhadap skala prioritas kebutuhan di lapangan.

“Kami akan melakukan pengecekan langsung dan mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat,” ujar perwakilan TAPD.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri, namun pemerintah akan berupaya melakukan penyesuaian agar program-program prioritas tetap bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. Insyaallah akan kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Ketua Karang Taruna Desa Bumi restu Geram 

Published

on

By

Ketua Karang Taruna Desa Bumi restu Geram

 

Ungkapselatan.com, Palas – Ketua Karang Taruna Desa Bumi restu Geram, Tidak di Beritahu apa lagi di libatkan dalam kegiatan peresmian Lampu penerang jalan , Namun Organisasi Karang Taruna yang Dia pimpinan Di Catut.

Hal Ini menjadi Polemik di Desa Bumi Restu, Kec. Palas,Kabupaten Lampung Selatan, Kegiatan peresmian lampu jalan yang mengatasnamakan Karang Taruna justru dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus organisasi kepemudaan tersebut.

Ketua Karang Taruna Desa Bumi Restu, Suyitno mengaku kaget ketika nama organisasinya dicatut dalam spanduk peresmian. Dia menegaskan tidak pernah dilibatkan, tidak ada rapat, dan tidak ada pemberitahuan apapun.

“Saya Ketua Karang Taruna, tapi saya tidak tahu sama sekali ada peresmian ini. Ini jelas pencatutan nama. Jangan pakai nama Karang Taruna untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Suyitno, .

Yang lebih memprihatinkan, pemasangan lampu jalan tersebut diduga hanya diprioritaskan di lingkungan panitia atau kelompok tertentu, bukan merata untuk kebutuhan masyarakat Desa Bumi Restu.

“Kami mendukung program penerangan. Tapi kalau hanya untuk lingkungan panitia saja, lalu atas nama Karang Taruna, ini sama saja membohongi masyarakat,” lanjutnya.

Pencatutan nama organisasi tanpa koordinasi ini dinilai mencoreng marwah Karang Taruna dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak yang menggelar peresmian. Karang Taruna Desa Bumi Restu meminta aparat desa dan kecamatan segera menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab atas pencatutan nama tersebut.

“Kami minta pertanggungjawaban. Jangan sampai kegiatan yang baik justru ternodai karena cara-cara yang tidak transparan,” tutup Suyitno

Continue Reading

Trending