Lampung Selatan

Memprioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Dan Transportasi

Published

9 bulan ago

16 Juli 2025

Redaksi

Memprioritaskan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan Dan Transportasi

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Anggota DPRD Lampung Selatan, mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.

Desakan itu disampaikan ketua komisi I DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi PAN Edi Waluyo, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (15/7/2025) menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan, yang rusak.

Selain itu jembatan Way Galih yang merupakan jembatan penghubung antar wilayah yang terletak di desa Sidoasri Kecamatan Candipuro, menjadi atensi dalam anggaran perubahan tahun 2025 ini.

“Beberapa sekolah dasar di Purwodadi, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius di perubahan anggaran,” tegas Edi.

Selain sektor pendidikan, legislator dari Fraksi PAN juga menyoroti kerusakan jembatan Way Galih yang menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujar ketua komisi I DPRD Lampung Selatan ini.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan TAPD menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh usulan dari DPRD dan melakukan verifikasi terhadap skala prioritas kebutuhan di lapangan.

“Kami akan melakukan pengecekan langsung dan mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat,” ujar perwakilan TAPD.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri, namun pemerintah akan berupaya melakukan penyesuaian agar program-program prioritas tetap bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. Insyaallah akan kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. (Red)

Post Views: 3

Lampung Selatan

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

Published

5 hari ago

9 April 2026

Redaksi

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Dugaan penggelapan sapi bantuan milik Kelompok Sahabat Tani di Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan ( Lamsel) kembali mencuat dan menyeret nama anggota Komisi IV DPRD Lam-Sel inisial TM.

Kasus ini sebelumnya sempat terungkap pada pertengahan tahun 2025 dan telah ditangani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel . Saat itu, Ketua Kelompok Tani Sahabat Tani, Dedi Susanto, berkomitmen akan mengganti sapi yang telah dijual pada Agustus 2025.

Bantuan 20 ekor sapi tersebut diketahui merupakan program aspirasi anggota Komisi IV DPR RI, Sudin Kala itu, yang digulirkan sejak tahun 2021. Namun, meski bukan anggota kelompok Tani , sapi bantuan tersebut diduga dikuasai oleh anggota DPRD Lamsel TM.

Ketika Di Konfirmasi Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keanggotaan Kelompok Sahabat Tani didominasi oleh keluarga TM. Ia menyebut, posisi dalam kelompok diisi oleh menantu, anak, istri, adik, hingga orang tua TM.

“Sebagian besar anggota kelompok itu keluarga beliau. Ketua kelompok merupakan menantunya, lalu istrinya adalah anak kandung TM, serta ada juga istri dan orang tuanya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Salah satu pengurus kelompok, Marimun, menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan merawat sapi dan menerima upah bulanan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta dari TM.

“Kalau ada uang dikasih, kadang Rp1 juta, kadang Rp2 juta, tapi tidak tentu,” kata Marimun.

Selain itu, ia juga mengaku pernah menerima bagian sebesar Rp20 juta dari hasil penjualan lima ekor sapi. Namun, ia menyebut tidak pernah mengetahui harga jual sapi karena seluruh proses penjualan dikendalikan oleh TM, bukan oleh ketua kelompok.

Saat ini, dari total 20 ekor sapi bantuan, Hanya tersisa 14 ekor indukan yang masih dirawat.

Sementara itu, anggota kelompok lainnya, Agus Roni, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penjualan sapi maupun menerima bagian dari hasil penjualan.

“Saya pernah membantu mencari pakan, tapi tidak lama. Untuk penjualan, saya tidak pernah dilibatkan atau mendapat bagian,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, TM belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.

Kasus ini kembali menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait guna memastikan kejelasan pengelolaan bantuan tersebut. ( Sam /tim).

Post Views: 2