Connect with us

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel Terima Dana Bantuan Bedah Rumah Rp.100 Juta Dari PT Bandar Bakau Jaya

Published

on

Ungkapselatan.com, , LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima dana bantuan bedah rumah senilai Rp.100 juta dari PT Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Bantuan diserahkan langsung ole Manager PT BBJ Tatang Rohadi, ST, Msi kepada Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto di Rumah Dinas Bupati setempat, pada Sabtu sore (11/11/2023).

Pada kesempatan itu, Nanang menyampaikan terima kasih kepada pihak PT BBJ yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Dirinya menyatakan hal tersebut merupakan bentuk sinergitas yang baik dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah.

Nanang juga menyampaikan, untuk menanggulangi permasalahan rumah tak layak huni, Pemkab Lampung Selatan telah menjalankan program dan inovasi yaitu Geserbu Swasembada Rumahku.

Program ini mendorong seluruh pihak untuk turut berkontribusi membantu masyarakat yang tidak mampu.

“Sejauh ini, Kedua Program tersebut telah berhasil membantu perbaikan rumah masyarakat tidak layak huni. Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program bedah rumah tidak layak huni menjadi layak huni,” kata Nanang.

Nanang mengungkapkan, terdapat sekitar 9.300 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lampung Selatan yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

Sebelumnya pada Tahun 2017 ada sekitar 13.221 Unit RTLH di Lampung Selatan. Namun sampai dengan Tahun 2023 ini, jumlah RTLH tersebut telah menurun secara signifikan, yaitu menjadi kurang lebih 9300 jumlah RTLH.

“Semakin banyak pihak-pihak lain yang membantu mengentaskan persoalan rumah tidak layak huni, saya optimis, berlahan namun pasti angka 9.300 ribu rumah tidak layak huni di Lampung Selatan, satu persatu akan dapat kita tuntaskan melalui program bedah rumah,” pungkasnya.

Sumber: Kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending