Connect with us

Lampung Selatan

Bupati Lampung Selatan Sampaikan Raperda APBD TA 2024 ke DPRD, Pendapatan Diproyeksi Sebesar Rp.2,409 Triliun

Published

on

ungkapselatan.com, LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024.

Raperda APBD TA 2024 tersebut disampaikan Nanang Ermanto kepada DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD setempat, Senin (16/10/2023).

Sementara, rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi didampingi tiga orang wakilnya, serta dihadiri 38 anggota dewan secara keseluruhan.

Hadir dalam rapat paripurna itu, perwakilan anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Thamrin beserta para pejabat utama dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Nanang menyampaikan, bahwa Raperda APBD TA 2024 telah menerapkan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu kata Nanang, Raperda APBD TA 2024 juga telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya.

“Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pada prinsip yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah,” kata Nanang.

Dalam nota keuangnnya, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto juga menyampaikan ringkasan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dimana dalam laporannya Nanang mengungkapkan, jika Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.2.409.143.671.612,00.

“Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 375.216.807.612,00, dan Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 2.033.926.864.000,00,” ujar Nanang Ermanto.

Lebih lanjut Nanang memaparkan, untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diproyeksikan sebesar Rp.2.397.677.007.972,00 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

“Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.1.669.391.541.934,00, Belanja Modal direncakan sebesar Rp.307.582.738.984,00 Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.9.675.207.000,00 dan Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 411.027.520.054,00,” tutur Nanang.

Nanang melanjutkan, untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.14.765.866.500,00 yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

“Adapun kepastian mengenai besaran SiLPA riil baru dapat diketahui setelah Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023,” kata Nanang.

Nanang menambahkan, dari sisi pengeluaran pembiayaan, pada Tahun Anggaran 2024 Pemkab Lampung Selatan diproyeksikan akan mengalokasikan sebesar Rp.4.000.000.000 untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.

“Dengan demikian maka terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp.11.466.663.640,0. Namun terdapat surplus pendapatan terhadap Belanja sebesar Rp.11.466.663.640,00,” ungkapnya.

Selanjutnya, Nanang berharap kepada anggota DPRD agar dapat membahas lebih lanjut dan dapat menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan tersebut.

“Besar harapan kami bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 mampu menghasilkan rancangan APBD yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Selatan,” kata Nanang mengakhiri. (Saman/Kmf)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Kepala BPPRD Sambangi Kantor PWI Lampung Selatan Perkuat Sinergi

Published

on

By

Kepala BPPRD Sambangi Kantor PWI Lampung Selatan Perkuat Sinergi

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendukung pembangunan serta menciptakan masyarakat yang lebih sadar informasi. Hal inil terungkap dalam kunjungan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan, Kamis (12/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Balai Wartawan RA. Taher Tjindar Boemi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi antara BPPRD dengan organisasi profesi wartawan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kedatangan Iwan bersama jajaran disambut Ketua PWI Lampung Selatan Edwin Apriandi, Bendahara Yunizar Adha, sejumlah pengurus, serta Dewan Penasehat PWI Lampung Selatan.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Namun, di balik silaturahmi tersebut, terdapat pembahasan penting mengenai peran media dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya menyampaikan informasi program pemerintah dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak serta retribusi daerah.

Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, menyambut baik kunjungan jajaran BPPRD tersebut. Menurutnya, komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah.

Ia menegaskan, PWI sebagai organisasi profesi wartawan siap berjalan beriringan dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya, PWI siap mendukung program-program pemerintah daerah melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang. Setiap capaian positif pembangunan tentu perlu diketahui masyarakat agar publik bisa melihat dan memahami perkembangan daerahnya,” ujarnya.

Namun, Edwin juga mengingatkan bahwa tantangan dunia pers saat ini semakin kompleks. Perkembangan media digital membuat arus informasi semakin sulit dikendalikan, termasuk munculnya pemberitaan yang tidak berdasar dan informasi bohong atau hoaks.

Karena itu, menurutnya, PWI memiliki peran penting sebagai clearing house informasi sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Di tengah perkembangan media dan banyaknya pihak yang mengaku sebagai wartawan, kita tidak bisa menutup mata terhadap munculnya informasi yang belum tentu benar. Di sinilah PWI harus mengambil peran, memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPPRD Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan insan pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Ia mengaku merasa nyaman berada di lingkungan PWI dan berharap komunikasi yang terjalin tidak berhenti sebatas pertemuan silaturahmi, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri. PWI adalah mitra strategis dan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pers sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang membangun kepada masyarakat,” ungkap Iwan.

Menurutnya, BPPRD membutuhkan dukungan media untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan, program, serta pelayanan pajak dan retribusi daerah secara transparan dan mudah dipahami masyarakat.

Dengan penyampaian informasi yang tepat, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan.

“Harapan kami, melalui sinergi ini, informasi mengenai program dan pelayanan BPPRD bisa tersampaikan dengan baik. Masyarakat juga semakin memahami bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk pembangunan Lampung Selatan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan turut didampingi Kasubbid BPHTB dan AKPD Ahli Muda, Vickram, serta Hari Fajar Insana.

Kedua pihak juga membahas pentingnya membangun komunikasi publik yang sehat, termasuk memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta memastikan berbagai program pembangunan dapat diketahui secara luas.***

Continue Reading

Trending