Connect with us

Lampung Selatan

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Akan Rapat Paripurna Membahas DOB Bandar Negara

Published

on

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Akan Rapat Paripurna Membahas DOB Bandar Negara

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Pimpinan DPRD Lampung Selatan bersama Badan Musyawarah (Banmus) gelar rapat kerja awal tahun 2025 diantaranya membahas agenda Rapat Paripur Penyampaian Daerah Otonomi Baru (DOB), Senin (6/1/2025).

Dalam rapat ini Banmus membahas agenda-agenda DPRD Lamsel di tahun 2025 ini diantaranya tentang rapat paripurna penyampaian DOB Kabupaten Bandar Negara.

Ketua DPRD Lamsel, Erma Yusneli mengatakan agenda paripurna penyampai DOB akan dilaksanakan tanggal 8 januari 2025. “Tadi kami sudah Rapim (Rapat Pimpinan), agenda DOB kami utamakan Tanggal 8 (Januari 2025). Itu kami rapat penyampaian dulu karena proses itu masih sangat panjang dan semua administrasi, surat menyuratnya. Baru setelah itu, kami rapat persetujuan. Tapi, nanti kita formulakan dulu rapat penyampaian,” jelas Ketua DPRD Lamsel.

Sementara, Wakil Ketua 1 DPRD Lamsel, Merik Havit mempertegas rapat Banmus ini membahas agenda DPRD untuk satu bulan kedepan diantaranya rapat peripurna penyampaian DOB.

“Tanggal 8 (Januari 2025) itu, kami rapat penyampaian rekomendasi DOB, artinya yang sebelumnya Natar Agung setelah rapat dengan pendapat dengan Komisi 1 DPRD Lamsel menjadi Kabupaten Bandar Negara. Itu nanti dalam rapat paripurna penyampaian. Tanggal 15 januari kami dengan Komisi 1 DPRD Lamsel ada Pansus (Panitia Khusus) , karena syaratnya harus ada nama, itu sudah clear (Jelas_red), tinggal lokusnya (pusat_red) Ibu Kota. Kemarin sudah diputuskan di Jati Agung tapi sebelum paripurna, kami harus punya dasar. Kalau peryaratan, semua sudah terpenuhi. Insya Allah, ikan sepat ikan gabus, Kabupaten Bandar Negara ini semakin cepat semakin bagus,” beber Politisi PDIP Lamsel ini. (Anesmi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Dana Ketahanan Pangan Ratusan Juta Desa Kalirejo “Mak Jelas ” ‎

Published

on

By

Dana Ketahanan Pangan Ratusan Juta Desa Kalirejo “Mak Jelas ”

Ungkapselatan.com, ‎Lampung Selatan — Penyaluran anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkah Jaya diduga tidak berjalan sesuai peruntukan.

‎Dana sebesar Rp206 juta yang seharusnya dikelola BUMDes untuk program ketahanan pangan disebut belum sepenuhnya diterima pihak pengelola. Bahkan, sisa dana ratusan juta rupiah itu diduga masih berada di tangan Kepala Desa Kalirejo, Budiyono, SH.

‎Kaur Keuangan Desa Kalirejo, Udin, membenarkan bahwa dana tersebut memang sudah disalurkan, namun belum seluruhnya ditransfer ke rekening BUMDes.

‎“Sudah disalurkan ke BUMDes, ditransfer Rp80 juta, sisanya nanti mau ditransfer lagi,” kata Udin saat dikonfirmasi di Kantor Desa Kalirejo, Rabu (11/2/2026).

‎Saat ditanya mengenai sisa dana tersebut, Udin mengakui bahwa uang tersebut masih dipegang oleh kepala desa.

‎“Di Pak Kades sisanya Rp126 juta. Yang ditransfer ke BUMDes Rp80 juta,” ujarnya.

‎Sementara itu, Ketua BUMDes Berkah Jaya, Wawan, mengaku baru beberapa hari menjabat. Ia mengatakan kepengurusan BUMDes baru terbentuk pada Februari 2026.

‎“Terus terang saja saya baru banget jadi Ketua BUMDes bulan dua ini. Yang lama itu kayaknya istri kades bendahara,” ungkap Wawan.

‎Wawan juga menyampaikan bahwa dana Rp80 juta yang sempat masuk ke rekening BUMDes belum digunakan untuk program ketahanan pangan. Menurutnya, dana tersebut justru telah diambil kembali oleh kepala desa.

‎“Dana Rp80 juta itu diambil lagi, katanya sementara digunakan untuk dana talangan pembayaran gaji kader desa yang tertunda,” tuturnya.

‎Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kalirejo, Budiyono, SH, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp juga tidak mendapat respons.

‎Minimnya keterbukaan dalam pengelolaan dana ketahanan pangan ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, terlebih adanya dugaan konflik kepentingan dalam tubuh BUMDes. (Tim)

Continue Reading

Trending