Lampung Selatan

DPRD Komisi 1 Dengar Pendapat Dengan Lembaga Koalisi Masyarakat Lampung Selatan ( KMLS)

Published

1 tahun ago

31 Januari 2025

Redaksi

DPRD Komisi 1 Dengar Pendapat Dengan Lembaga Koalisi Masyarakat Lampung Selatan ( KMLS)Ungkapselatan.com, Kalianda – Rapat Dengar Pendapat antara Koalisi Masyarakat Lampung Selatan (KMLS) dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis ( 30 /1/2025)

Ketua KMLS, Wandi Roliansyah, menyampaikan 9 poin penting, antara lain:

1. Pemberian Keleluasaan kepada Desa*: Pemerintah Daerah harus memberikan keleluasaan kepada desa untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kepentingan prioritas desa.
2. *Penguatan Pengawasan*: Mendorong penguatan fungsi-fungsi pengawasan oleh BPD dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. *Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas*: Mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Penguatan OPD*: Mendorong DPRD untuk memperkuat OPD terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan.
5. *Transparansi dan Akuntabilitas*: Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
6. *Penggunaan Anggaran Desa*: Mendorong penggunaan anggaran desa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
7. *Pemberian Peluang Kerja*: Pemerintah Daerah harus memperluas peluang kerja dan usaha bagi masyarakat melalui politik kebijakan.
8. *Digitalisasi*: Regulasi yang mengatur tentang sistem administrasi dan pelaporan keuangan desa harus dilakukan dengan proses “Cepat dan Biaya Murah” melalui digitalisasi.
9. *Ruang Diskusi dan Dialog*: DPRD harus membuka ruang-ruang diskusi dan dialog minimal 1 (satu) minggu sekali untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut Wandi Roliansyah berharap bahwa ke depan Pemerintah Daerah akan serius mengurusi desa sehingga desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih maju dan berbagai permasalahan dapat diminimalisir.

“DPRD membuka ruang ruang diskusi dan dialog minimal 1 (satu) minggu sekali dalam rangka mendengarkan aspirasi dari masyarakat, ” Ujar nya

Disisi lain Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono saat dikonfirmasi terpisah di ruangannya mengatakan, ” kami sangat mengapresiasi KMLS yang sudah bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan khususnya.

“Dalam programnya KMLS ini sangat bagus. Hal itu intinya kami dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan sangat mengapresiasi KMLS, yang sudah mendorong untuk kemajuan masyarakat khususnya di Kabupaten Lamsel, “Tukas Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono. (Rahmat / Red)

Post Views: 36

Lampung Selatan

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

Published

5 hari ago

9 April 2026

Redaksi

Sapi Bantuan Di Duga Kuat dikuasai Oleh Oknum Anggota DPRD Lamsel

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Dugaan penggelapan sapi bantuan milik Kelompok Sahabat Tani di Desa Kuala Sekampung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan ( Lamsel) kembali mencuat dan menyeret nama anggota Komisi IV DPRD Lam-Sel inisial TM.

Kasus ini sebelumnya sempat terungkap pada pertengahan tahun 2025 dan telah ditangani oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamsel . Saat itu, Ketua Kelompok Tani Sahabat Tani, Dedi Susanto, berkomitmen akan mengganti sapi yang telah dijual pada Agustus 2025.

Bantuan 20 ekor sapi tersebut diketahui merupakan program aspirasi anggota Komisi IV DPR RI, Sudin Kala itu, yang digulirkan sejak tahun 2021. Namun, meski bukan anggota kelompok Tani , sapi bantuan tersebut diduga dikuasai oleh anggota DPRD Lamsel TM.

Ketika Di Konfirmasi Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keanggotaan Kelompok Sahabat Tani didominasi oleh keluarga TM. Ia menyebut, posisi dalam kelompok diisi oleh menantu, anak, istri, adik, hingga orang tua TM.

“Sebagian besar anggota kelompok itu keluarga beliau. Ketua kelompok merupakan menantunya, lalu istrinya adalah anak kandung TM, serta ada juga istri dan orang tuanya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Salah satu pengurus kelompok, Marimun, menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan merawat sapi dan menerima upah bulanan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta dari TM.

“Kalau ada uang dikasih, kadang Rp1 juta, kadang Rp2 juta, tapi tidak tentu,” kata Marimun.

Selain itu, ia juga mengaku pernah menerima bagian sebesar Rp20 juta dari hasil penjualan lima ekor sapi. Namun, ia menyebut tidak pernah mengetahui harga jual sapi karena seluruh proses penjualan dikendalikan oleh TM, bukan oleh ketua kelompok.

Saat ini, dari total 20 ekor sapi bantuan, Hanya tersisa 14 ekor indukan yang masih dirawat.

Sementara itu, anggota kelompok lainnya, Agus Roni, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penjualan sapi maupun menerima bagian dari hasil penjualan.

“Saya pernah membantu mencari pakan, tapi tidak lama. Untuk penjualan, saya tidak pernah dilibatkan atau mendapat bagian,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, TM belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp tidak mendapatkan respons.

Kasus ini kembali menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak terkait guna memastikan kejelasan pengelolaan bantuan tersebut. ( Sam /tim).

Post Views: 2