Connect with us

Lampung Selatan

DPRD Lamsel Gelar Rapat Paripurna, Thamrin Sampaikan Ranperda dan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 

Published

on

DPRD Lamsel Gelar Rapat Paripurna, Thamrin Sampaikan Ranperda dan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

Ungkapselatan. Com, Lampung Selatan – Mewakili Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Sekretaris Daerah (Sekda) Tahmrin, menghadiri Rapat paripurna DPRD lamsel, menyampaikan Raperda dan LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

pada tahun 2023 mencapai Rp2.240.799.064.922,50 atau terealisasi sebesar 97,98%.

Sementara,Anggaran Belanja Daerah dari target sebesar Rp2.300.927.766.361,00 terealisasi sebesar

Rp2.158.310.960.262,99 atau terealisasi sebesar 93,80%.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan,Thamrin, saat

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

Raperda tersebut disampaikan Thamrin mewakil Bupati Lampung Selatan dalam rapat paripurna

DPRD Kabupaten Lampung Selatan,di ruang sidang gedung DPRD setempat, Jumat(7/6/2024).

Sementara itu, jalannya rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto,dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari.

Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, dalam kerangka perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, bahwa Penerimaan Pembiayaan Netto

Daerah terealisasi sebesar Rp17.872.063.565,75.

Sehingga, jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

menjadi sebesar Rp2.258.671.128.488,25.

“Sedangkan untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.158.310.960.262,99,”ungkap Thamrin

dihadapan 35 anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang hadir.

Pada kesempatan tersebut,Thamrin juga menyampaikan,bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 telah selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah,Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan semua pihak baik eksekutif dan legislatif dalam menciptakan transparansi dan

akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Lampung Selatan,”kata Thamrin.

Diakhir penyampaiannya,Thamrin berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023

beserta lampirannya kiranya dapat dibahas dan dlisetujui oleh DPRD setempat.

“Semoga apa yang kita upayakan dapat memberikan nanfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten yang kita cintai ini,”kata Thamrin.

Sumber : kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Belum Ada Klarifikasi Terkait Berita yang Dimuat Melalui Website Resmi Desa Bumi Daya Palas

Published

on

By

Belum Ada Klarifikasi Terkait Berita yang Dimuat Melalui Website Resmi Desa Bumi Daya Palas

 

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Hingga kini belum ada klarifikasi dari Pemerintah Desa (Pemdes) Bumi Daya terkait berita yang dimuat melalui website resmi desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang diduga dengan sengaja menebarkan informasi hoaks serta mencatut nama Camat Palas hingga membuat stetmen tanpa konfirmasi.

 

Tidak hanya dituding menyebarkan berita hoaks, pihak Pemdes juga diduga membela sepihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumi Daya dan menyudutkan para pewarta dalam pemberitaannya.

 

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Bumi Daya, H. Dudi Hermana, SH, enggan memberikan komentar lebih jauh dan terlihat memilih bungkam seolah lepas dari tanggung jawab.

 

“Saya belum tau masalah apa bang, saya belum ketemu Doni, coba tanya Doni dulu,”

ucapnya melalui pesan WhatsApp pada Kamis (13/11/2025).

 

Padahal, website tersebut merupakan platform resmi desa di mana penanggung jawab utamanya adalah kepala desa. Seharusnya, kepala desa dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola website agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Selatan, Erdiyansyah, SH., MM, menegaskan bahwa website desa idealnya digunakan untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan dan program desa. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan website desa memenuhi kaidah jurnalistik.

 

“Pengelola website desa juga agar memenuhi kaidah jurnalistik, camat harus lakukan pembinaan dan klarifikasi,”

ucap Erdi. ( Tim)

Continue Reading

Trending