Connect with us

Lampung Selatan

Drainase Di Lingkungan Pemda Lampung Selatan Tersumbat, Sehingga Air Meluap Ke Jalan 

Published

1 tahun ago

on

Drainase Di Lingkungan Pemda Lampung Selatan Tersumbat, Sehingga Air Meluap Ke Jalan

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Drainase di lingkungan dua instansi pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), meluap pada Senin (21/4/2025). Luapan air tersebut disebabkan oleh saluran yang tersumbat akibat tumpukan sampah dan tanah.

Akibat mampetnya saluran air, genangan tampak hingga ke depan pintu masuk kedua kantor dinas tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya aktivitas pelayanan publik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badruzzaman, S.Sos., M.M., saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, mengaku belum mengetahui adanya luapan air tersebut.

“Coba saya belum tahu, ayo kita lihat dulu,” ucapnya sembari keluar ruangan bersama staf.

Namun, ia membantah bahwa saluran yang tersumbat berada di area kantornya.

“Ini mah nggak ada penghalang, yang mampet itu punya Capil,” ujarnya sambil menunjukkan lokasi saluran air.

Meski demikian, Badruzzaman langsung menginstruksikan agar dilakukan kegiatan gotong royong pada hari Jumat mendatang untuk membersihkan saluran air.

“Jumat kita gotong royong,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil, Drs. Edy Firnandi, M.Si., saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada desain drainase yang buntu.

“Selokan itu memang pembangunannya buntu, jadi saat hujan deras air tidak bisa mengalir ke bawah dan akhirnya meluap ke jalan,” jelas Edy.

Ia juga menyebutkan bahwa hujan deras semalam menyebabkan sampah dari kebun yang berada di dataran lebih tinggi turun ke area dinas dan menyumbat drainase.

“Kami akan pastikan sampah dari dataran tinggi tidak masuk ke saluran air. Tapi kalau untuk solusi teknis seperti membongkar atau meneruskan drainase ke bawah, itu membutuhkan biaya yang cukup besar,” tambahnya. (yd/ Joe)

Post Views: 13
Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

Published

10 jam ago

on

10 Agustus 2026

By

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

‎

Ungkapselatan.com, ‎Lampung Selatan – ‎Pengelolaan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 semakin menjadi sorotan.

‎Berdasarkan dokumen resmi Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, anggaran Dinas TPHBun semula mencapai Rp28.536.336.108, kemudian berubah menjadi Rp28.209.209.767.

‎Di tengah besarnya anggaran tersebut, sejumlah program dan bantuan pertanian juga tercatat dalam volume besar, di antaranya:

‎Optimasi Lahan (Oplah) sekitar 1.070 hektare;

‎4 unit traktor, 3 unit alat tanam padi, 29 unit pompa air, Benih jagung untuk sekitar 5.000 hektare, Benih jagung tumpang sari sekitar 202 hektare, 6 unit corn sheller,

‎Serta bantuan alsintan lainnya.

‎Data Kementerian Pertanian melalui BRMP Lampung mengonfirmasi luas Oplah Lampung Selatan mencapai 1.070 hektare, yang saat itu dijelaskan langsung oleh Kabid PSP Nyoman Umardana.

‎Tim media menduga perlu dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap nilai masing-masing kegiatan, sumber APBN dan APBD, CPCL, BAST, kelompok penerima, volume pekerjaan serta keberadaan fisik bantuan di lapangan.

‎Saat dikonfirmasi, Kabid PSP Nyoman Umardana, S.P., M.M. tidak memberikan penjelasan substantif mengenai rincian anggaran tersebut dan mengarahkan hak jawab kepada Kepala Dinas, dengan alasan kegiatan yang dipertanyakan merupakan kegiatan dinas dan tidak seluruhnya berada di bidangnya.

‎Sementara Kepala Dinas TPHBun Lampung Selatan, Mugiyono, S.P., M.M., hingga rilis ini disusun belum memberikan jawaban atas substansi konfirmasi yang disampaikan tim media.

‎Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penelaahan terhadap pengelolaan program tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, BPKP maupun Inspektorat didorong melakukan audit untuk mencocokkan anggaran Rp28,2 miliar dengan realisasi program, penerima bantuan dan kondisi fisik di lapangan(Tim)

‎

Post Views: 22
Continue Reading

Trending