Connect with us

Lampung Selatan

Dugaan Pengondisian Pengadaan Soal Ujian Di Lampung Selatan Jadi Sorotan

Published

on

Dugaan Pengondisian Pengadaan Soal Ujian Di Lampung Selatan Jadi Sorotan

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Dugaan pengondisian pengadaan dan pencetakan soal ujian dan semester di Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Sejumlah kepala sekolah, pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), hingga koordinator wilayah (Korwil) memberikan keterangan terkait mekanisme pembayaran soal yang disebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui pihak penyedia tertentu.

Salah satu bendahara K3S kecamatan di Lampung Selatan mengaku pembayaran soal untuk kegiatan asesmen dan ujian semester sebelumnya telah disalurkan kepada pihak rekanan percetakan berinisial CV S.

“Kalau semester yang sekarang belum dibayarkan, tetapi untuk mit semester sebelumnya sudah saya salurkan ke percetakan. Totalnya kurang lebih Rp46 juta,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, di sekolah yang dipimpinnya terdapat 173 siswa dengan biaya soal sekitar Rp2 ribu per mata pelajaran. Menurutnya, pembayaran untuk kegiatan mid semester sebelumnya mencapai sekitar Rp2,4 juta.

Ia juga menyebut seluruh bukti pembayaran diarsipkan olehnya karena dirinya memegang pengelolaan asesmen soal di wilayah kecamatan yang dibina. Namun terkait dugaan transfer pembayaran sebesar Rp20 juta yang disebut belum diakui pihak percetakan, ia dikabarkan belum dapat menunjukkan bukti transaksi tersebut (hilang).

Sementara itu, salah satu kepala sekolah di Lampung Selatan mengaku telah menyerahkan dana sekitar Rp4 juta kepada bendahara K3S kecamatan. Dana tersebut disebut untuk kebutuhan pengadaan soal ujian siswa di sekolahnya yang berjumlah 329 orang.

Selanjutnya, salah satu Ketua K3S kecamatan di Lampung Selatan menegaskan dirinya hanya diminta menyampaikan laporan kepada dinas pendidikan. Menurutnya, urusan teknis dengan pihak penyedia bukan menjadi kewenangannya.

“Saya hanya diminta laporan ke dinas. Kalau urusan rekanan itu urusan pengurus K3S kabupaten, Pak Taufik,” katanya.

Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Lampung Selatan juga memberikan keterangan melalui pesan WhatsApp. Ia mengaku sekolah merasa sulit menolak mekanisme yang telah diarahkan.

“Kalau kita nolak juga tidak mungkin, karena soal sudah ditentukan oleh dinas. Jadi sekolah tidak bisa berbuat banyak dan harus mengikuti,” ujarnya.

Korwil juga mengatakan sebenarnya sekolah diperbolehkan mencetak soal sendiri melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Namun pada praktiknya, sekolah disebut diarahkan melalui satu pintu. Ia menyebut instruksi tersebut berasal dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

Di sisi lain, Taufik selaku pengurus K3S kabupaten lampung selatan membantah adanya pengondisian terhadap sekolah. Ia menegaskan setiap sekolah bebas memilih percetakan masing-masing.

“Tidak ada pengondisian. Silakan pesan ke tempat lain juga. Saya sendiri memilih CV Sindiro karena pertimbangan biaya cetak lebih murah,” ujar Taufik saat ditemui di Kantor Korwil SD 2 Way Lubuk.

Menurutnya, biaya cetak soal sekitar Rp2 ribu per mata pelajaran dan pembayarannya menggunakan dana BOS melalui mekanisme SIPLAH oleh bendahara sekolah masing-masing. Ia mengaku sekolahnya yang memiliki 247 siswa mengeluarkan anggaran sekitar Rp4 juta untuk kebutuhan soal ujian.

Selain itu, salah satu pengurus K3S kabupaten lainnya, Erwin, juga disebut memesan pencetakan soal melalui CV S untuk kebutuhan sekolah dengan jumlah 119 siswa.

Dugaan pengondisian penggunaan dana BOS untuk pencetakan soal ini menuai perhatian sejumlah pihak. Ketua Umum Gerakan Masyarakat Lokal, (GML) Rizal Anwar, menyatakan akan mengawal laporan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Mereka menduga adanya praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan soal yang melibatkan oknum di lingkungan pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp belum mendapat respon dari pihak terkait. ( Tim )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Bambang Hartono C.BJ.E.BJ Siapkan Langkah Hukum melalui Tim Kuasa Hukum di PN Kota Agung

Published

on

By

Bambang Hartono C.BJ.E.BJ Siapkan Langkah Hukum melalui Tim Kuasa Hukum di PN Kota Agun

 

Ungkapselatan.com, PRINGSEWU, Langkah hukum Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, selaku Tergugat II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Agung, mulai dipersiapkan melalui penunjukan tim kuasa hukum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dalam proses peradilan. Sabtu 24/10/2026

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2026, Bambang Hartono menunjuk dua advokat untuk mendampingi dan mewakilinya dalam menghadapi perkara tersebut. Keduanya adalah Dr. (Can.) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM., dan Marojahan Hutabarat, S.H., M.H., dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Rekan.

Siapkan Strategi Pembelaan

Dalam dokumen surat kuasa, tim advokat diberikan kewenangan untuk mendampingi klien dalam proses mediasi, menghadiri agenda persidangan, menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat dan saksi, menyampaikan kesimpulan, serta melakukan upaya hukum lain sesuai kewenangan yang diberikan dan ketentuan perundang-undangan.

Penunjukan kuasa hukum tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II menyiapkan pendampingan profesional untuk menghadapi proses hukum yang berjalan. Melalui tim advokat, kepentingan hukumnya diharapkan dapat disampaikan secara terstruktur berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang relevan.

Dalam proses peradilan, setiap pihak memiliki hak untuk memberikan keterangan, menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan, serta mengajukan bukti yang dinilai mendukung posisinya di hadapan majelis hakim.

Fokus pada Posisi Tergugat II

UngkapKasus.id secara khusus menyoroti langkah hukum Bambang Hartono sebagai Tergugat II berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului penilaian majelis hakim ataupun menyimpulkan siapa yang benar dan salah dalam perkara tersebut.

Adapun substansi gugatan, pokok perselisihan, dan tanggapan terhadap dalil pihak penggugat masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perkara dan keterangan resmi pihak terkait. Oleh karena itu, penilaian mengenai pokok sengketa tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Redaksi mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, serta praduga tak bersalah. Hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait tetap terbuka demi menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian sesuai dengan dokumen dan fakta persidangan yang dapat diverifikasi.

UngkapKasus.id — Mengawal Proses Hukum, Menjaga Akurasi Pemberitaan.

Continue Reading

Trending