Lampung Selatan

Miris ! Aparatur Desa Pulau Tengah Kecamatan Palas , Tidak ada Yang Masuk Kantor Desa

Published

2 tahun ago

7 Desember 2023

Redaksi

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan–
Miiris Sudah pukul 09.30 WIB Aparatur Desa Pulau Tengah Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tidak ada yang ngantor satu pun, sehingga tidak ada pelayanan, yang seharusnya kantor Desa tempat pelayanan.

Aparatur Desa wajib masuk kantor setiap hari kerja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan no 2 tahun 2023 , guna untuk melakukan pelayanan publik, karena mereka sudah mendapatkan Hak / Gaji untuk kesejahteraan keluarga nya, namun kewajiban mereka di abaikan . Kamis ( 07/12/2023 )

Ketika di hubungi via telpon selulernya Nuryanto Selaku Kepala Desa mengatakan, Dia dalam perjalanan menuju Kantor PMD, bahwa aparatur desa nya belum membuka kantor karena masih di rumah.

” Sebagian aparatur saya berangkat ke Dinas PMD, coba nanti saya hubungi, yang lain ” ujar Nuryanto singkat

Salah satu warga yang tidak mau di sebut kan namanya, Dia mengatakan sering balai desa ini kosong, kalau masyarakat ada keperluan datang ke rumah kades atau Sekdes

” Memang sering mas balai desa kami tutup walaupun jam kerja, kalau masyarakat mau buat Surat menyurat kadang datang langsung ke Sekdes atau kades,” Tutupnya

Karena tidak kunjung datang perangkat Desa Pulau tengah, Kami ke Kantor Kecamatan hendak konfirmasi, camat, sekertaris camat, kasi sedang melakukan monitoring Dan evaluasi (Monev ) di Desa Pematang Baru

Di minta kepada pihak Kecamatan perpanjangan tangan Bupati untuk menegur Kepala Desanya, bila masih juga tidak di indahkan bila perlu jatuhkan sangsi yang berlaku. ( Joe )

Post Views: 45

Lampung Selatan

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

Published

3 jam ago

14 April 2026

Redaksi

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

— Ahmad Al-Akhran, S.S., Anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan Fraksi Golkar mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Dia menyerap Aspirasi rakyat Dalam kegiatan terebut, , Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini penting Bagi Dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, dalam Sambutan nya Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di wilayahnya. Ia berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dewan di desa kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi percepatan pembangunan di Mekar Mulya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan sejumlah usulan prioritas di bidang infrastruktur, di antaranya perbaikan jalan penghubung Rejomulyo–Bali serta jalan Dusun Rajawali yang merupakan akses jalan kabupaten.

“Kami berharap melalui reses ini, usulan perbaikan jalan dapat segera diteruskan dan diperjuangkan, sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” tambahnya..

Dalam sambutannya, Ahmad Al-Akhran menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif di luar masa sidang, yang difokuskan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Reses adalah kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan warga. Semua masukan ini nantinya akan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengingat kewenangan pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan. Aspirasi masyarakat harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru bergeser karena kurangnya pengawalan,” jelasnya.

Selain itu, salah satu warga turut mengusulkan pengerasan jalan menuju area pemakaman sepanjang kurang lebih 80 meter, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ahmad Al-Akhran menegaskan pentingnya memahami status kewenangan jalan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Jika merupakan jalan desa atau bukan jalan penghubung antarwilayah, maka tidak dapat ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, masih ada kemungkinan untuk diusulkan melalui dinas terkait lainnya seperti Perkim,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Ahmad Al-Akhran menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan jalan menuju makam melalui pemberian material.

“InsyaAllah, untuk kebutuhan mendesak seperti akses jalan dunia akhirat (jalan makam), kami akan turut membantu melalui penyediaan material agar dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (***)

Post Views: 0