Lampung Selatan

Sepanjang Kepemimpinan Nanang Ermanto, 4.911 Rumah Tidak Layak Sudah Ditangani

Published

2 tahun ago

17 September 2024

Redaksi

Sepanjang Kepemimpinan Nanang Ermanto, 4.911 Rumah Tidak Layak Sudah Ditangani

Ungkapselatan. com, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto terus berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem. Terutama dalam menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat di kabupaten yang berjuluk Bumi Khagom Mufakat ini.

Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Anton Carmana mengungkapkan, progres program bedah rumah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga 2024, sebanyak 4.911 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah berhasil diatasi.

Kendati demikian, Anton Carmana mengingatkan jajarannya tidak boleh berpuas diri, karena masih ada ribuan RTLH yang perlu dibenahi agar masuk dalam kategori layak dan nyaman.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus melanjutkan program ini, hingga seluruh warga Lampung Selatan yang membutuhkan dapat merasakan hunian yang layak,” kata Anton Carmana saat memimpin uacara bulanan di Lapangan Korpri, Kalianda (17/9/2024).

Lebih lanjut Anton Carmana menyampaikan, program bedah rumah bukan hanya tentang perbaikan fisik, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan martabat masyarakat.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat untuk terus mendukung program ini agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas,” ujar Anton Carmana.

Anton Carmana yang menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan juga mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan terus berinovasi dalam berbagai bidang, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dirinya mengajak seluruh pegawai untuk terus bersemangat menciptakan inovasi-inovasi baru yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita akan terus maju dan mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang lebih sejahtera,” kata Anton Carmana.

Sumber : Kominfo

Post Views: 14

Lampung Selatan

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Sedang Melakukan PIA Terkait Desa Sukamulya

Published

2 hari ago

11 Juni 2026

Redaksi

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Sedang Melakukan PIA Terkait Desa Sukamuly

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Dugaan penyimpangan realisasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 di Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah kegiatan yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) desa diduga tidak direalisasikan di lapangan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait penggunaan anggaran tersebut.

‎Menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang di media, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan langkah awal berupa Pengembangan Informasi Awal (PIA).

‎Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah I Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, ,Zulfikar,S.Kom., M.M mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan PIA untuk menindaklanjuti informasi yang beredar terkait Desa Sukamulya.

‎”Pengembangan Informasi Awal (PIA) dilakukan untuk menindaklanjuti pemberitaan di media terkait Desa Sukamulya. Hasil PIA nantinya akan menjadi dasar untuk audit lebih lanjut. Kami berharap masyarakat bersabar hingga proses audit selesai,” ujar Zulfikar melalui pesan WhatsApp, Rabu (10/6/2026).

‎Seorang warga Desa Sukamulya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku masih mengingat beberapa kegiatan yang diduga tidak direalisasikan meskipun telah tercantum dalam laporan keuangan desa.
‎Menurut warga tersebut, salah satu kegiatan yang dipersoalkan adalah pembangunan pos siskamling dengan anggaran sekitar Rp21 juta. Selain itu, pengadaan permainan kolam renang dengan nilai anggaran sekitar Rp20 juta juga diduga tidak direalisasikan.

‎”Masih saya ingat, ada pembangunan pos siskamling sekitar Rp21 juta dan pengadaan permainan kolam renang sekitar Rp20 juta yang diduga tidak ada realisasinya. Kegiatan itu tercantum dalam anggaran tahun 2024,” ungkapnya.

‎Selain dugaan kegiatan yang belum terealisasi, beredar pula informasi bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku tidak pernah menandatangani maupun membubuhkan stempel pada dokumen LPJ APBDes yang dilaporkan oleh pemerintah desa.

‎Ketua Divisi Investigasi DPP GML Indonesia, Indawan Ns, meminta Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan terhadap dugaan tersebut.
‎Ia menegaskan bahwa pemeriksaan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada anggaran tahun 2024, tetapi juga mencakup pengelolaan Dana Desa sejak 2020 hingga 2025 agar masyarakat memperoleh kejelasan.

‎”Kami meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara terbuka, objektif, dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Indawan.

‎Menurut Indawan, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

‎Ia juga menambahkan bahwa apabila nantinya ditemukan bukti adanya keterlibatan aparatur desa maupun pihak lain dalam penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan fakta, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

‎Namun demikian, hingga berita ini ditulis, dugaan penyimpangan tersebut masih berupa informasi dan tudingan dari sejumlah pihak. Kebenarannya masih menunggu hasil Pengembangan Informasi Awal (PIA) dan audit resmi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

‎Masyarakat berharap proses pemeriksaan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan objektif sehingga polemik dugaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sukamulya memperoleh kepastian hukum serta tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. (Tim)

Post Views: 25