Lampung Selatan

Limbah Cemari Lingkungan Asisten Lapangan SPPG Bumi Daya Mengaku Soal Limbah Tanggungjawab Kepala Dapur

Published

5 bulan ago

27 November 2025

Redaksi

Limbah Cemari Lingkungan Asisten Lapangan SPPG Bumi Daya Mengaku Soal Limbah Tanggungjawab Kepala Dapur

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumi Daya Kecamatan Palas, Lampung Selatan, yang berada di bawah naungan Yayasan Alfian Husin, menuai sorotan setelah diduga mengabaikan pengelolaan limbah saluran cucian dari dapur. Limbah tersebut disebut-sebut menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga serta aktivitas pelayanan kesehatan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, limbah bekas kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mengalir langsung ke saluran drainase tepat di depan Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya. Cairan berwarna putih yang keluar dari saluran tersebut bahkan membentuk endapan menyerupai lendir, memicu aroma menyengat terutama saat kondisi cuaca tertentu.

Seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku sering terganggu oleh bau tersebut.

“Parah baunya, apalagi depan rumah yang dekat MBG itu bau bener, dibawah ini bau juga. Kalau lagi musim hujan juga tetap bau itu,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Warga lainnya juga memberikan kesaksian serupa.

“Kalau bau limbahnya gak sampe sini bang, tapi yang bau daerah depan puskes ke atas itu,” tuturnya.

Adit, Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Bumi Daya, saat dikonfirmasi justru mengaku bingung menjawab persoalan tersebut. Ia menyebut pengelolaan limbah merupakan tanggung jawab kepala dapur, dan hingga kini belum ada penanganan pasti.

“Kalau saya sendiri menjawab itu bingung juga karena yang bertanggung jawab kepala dapur, saat ini kami sudah memasang paralon untuk mengatasinya. Untuk saat ini masih belum ada kelanjutannya seperti apa belum ada apakah kita pasang paralon lagi dan akan disalurkan kemana,” kata Adit saat diwawancarai di kantor SPPG, Kamis (27/11/2025).

Ketika ditanya mengenai rencana penanganan jangka panjang, Adit tak menampik bahwa pihaknya masih belum memiliki solusi.

“Saat ini kita belum ada solusi, mau pasang paralonpun terkendala paritnya itu berkelok jadi belum ada solusi untuk itu,” ungkapnya.

Sebelumnya masalah ini sudah sempat disentil oleh Camat Palas Ns. Rosalina, M.Kep dan KUPT Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya, Rosnani, S.Keb, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak SPPG.

“Itu tadi kita belum ada solusi terkait limbah. Prihal itu kurang tau si standar IPAL seperti apa,” pungkasnya Adit.

Upaya konfirmasi kepada Kepala SPPG Bumi Daya, Fajar Widi, tidak membuahkan hasil. Telepon tak diangkat dan pesan WhatsApp yang dikirim juga tidak mendapatkan balasan. ( Tim )

Post Views: 3

Lampung Selatan

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

Published

3 jam ago

14 April 2026

Redaksi

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

— Ahmad Al-Akhran, S.S., Anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan Fraksi Golkar mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Dia menyerap Aspirasi rakyat Dalam kegiatan terebut, , Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini penting Bagi Dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, dalam Sambutan nya Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di wilayahnya. Ia berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dewan di desa kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi percepatan pembangunan di Mekar Mulya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan sejumlah usulan prioritas di bidang infrastruktur, di antaranya perbaikan jalan penghubung Rejomulyo–Bali serta jalan Dusun Rajawali yang merupakan akses jalan kabupaten.

“Kami berharap melalui reses ini, usulan perbaikan jalan dapat segera diteruskan dan diperjuangkan, sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” tambahnya..

Dalam sambutannya, Ahmad Al-Akhran menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif di luar masa sidang, yang difokuskan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Reses adalah kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan warga. Semua masukan ini nantinya akan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengingat kewenangan pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan. Aspirasi masyarakat harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru bergeser karena kurangnya pengawalan,” jelasnya.

Selain itu, salah satu warga turut mengusulkan pengerasan jalan menuju area pemakaman sepanjang kurang lebih 80 meter, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ahmad Al-Akhran menegaskan pentingnya memahami status kewenangan jalan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Jika merupakan jalan desa atau bukan jalan penghubung antarwilayah, maka tidak dapat ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, masih ada kemungkinan untuk diusulkan melalui dinas terkait lainnya seperti Perkim,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Ahmad Al-Akhran menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan jalan menuju makam melalui pemberian material.

“InsyaAllah, untuk kebutuhan mendesak seperti akses jalan dunia akhirat (jalan makam), kami akan turut membantu melalui penyediaan material agar dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (***)

Post Views: 2