Lampung Selatan

Komisi III Turun Kroscek Proyek Infrastruktur Ruas Jalan Desa Bumi Daya

Published

1 tahun ago

23 November 2024

Redaksi

Komisi III Turun Kroscek Proyek Infrastruktur Ruas Jalan Desa Bumi Day

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) Komisi III turun langsung kroscek proyek infrastruktur ruas jalan Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Lampung Selatan, Jumat (22/11/2024).

Pembangunan yang mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan menelan anggaran Rp.1.277.658.760,- dan dikerjakan oleh CV. Group Makmur Abadi. Pembangunan yang baru kelar dikerjakan pada akhir bulan Oktober 2024 itu sudah mengalami rusak berkali-kali.

Dengan nomer surat : 4.0.0.14.1.4/ /DPRD/II.01/XI/2024 perihal : Pemberitahuan Kunjungan Lapangan DPRD Kab. Lampung Selatan. Dengan isi surat sebagai berikut; berdasarkan pemberitaan di Media Online terkait adanya informasi dugaan pembangunan infrastruktur jalan yang dikerjakan kurang baik pada ruas jalan Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, perlu melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan ke Desa Bumi Daya.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Ketua Komisi III Yuti Rama Yanti, Wakil Ketua Komisi III Polman Sinaga, Sekertaris Komisi III Suhar Pujianto, berserta anggota Komisi III Waris Basuki, Bowo Edi Anggoro, Ahmad Muslim, Bayu Prasetyo, Derri Kusuma, M. Gilang Satria Riyandi, Ahmad Johani didampingi Camat Palas Surhayanah, Kepala Desa Bumi Daya H. Dudi Hermana, KUPT PUPR Palas Ajad Sudrajat, TPK PUPR Lampung Selatan Maulana dan Rekanan pihak ke tiga.

Ketua Komisi III Yuti Rama Yanti mengatakan pihaknya mendapati laporan dari masyarakat dan pemberitaan media online dirinya bersama anggota Komisi III turun langsung kroscek ruas jalan Bumi Daya.

“Sangat tidak memuaskan, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan dan ngobrol bersama TPK dan pihak rekanan mereka akan bertanggung jawab memperbaiki ruas jalan bumi daya ini, karena ini masih dalam pemeliharaan selama 6 bulan beliau akan memperbaiki lagi jika ada yang rusak lagi. Kami akan pantau terus melalui kepala desa dan nanti kami akan turun lagi untuk guna memastikan jalan ini benar-benar diperbaiki sebagai mestinya,” kata Yuti Rama Yanti.

Sementara itu ditempat yang sama Sekretaris Komisi III Suhar Pujianto meminta TPK dan Rekanan pihak ketiga bertanggung jawab segera memperbaiki jalan tersebut.

“Tadikan pak TPK ngomong mau dibenerin dalam waktu dekat ini segera diperbaiki, kira-kira kapan, kasih keterangan kepada publik melalui awak media ini dalam waktu berapa hari dan laporkan ke Komisi tiga nanti komisi tiga datang lagi. Dan saya minta jika ini rusak lagi pertanggung jawabannya seperti apa,” ucap Suhar Pujianto menyampaikan ke TPK PUPR Lampung Selatan.

Sementara itu TPK PUPR Lampung Selatan Maulana mewakili pihak rekanan mengatakan pihaknya bersama rekanan akan memperbaiki titik-titik yang rusak dan akan meng overlay ulang.

“Insyallah satu minggu selesai, jumat besok selesai. Jika nanti terjadi rusak sampai 50 persen kami akan overlay ulang, selama itu masih masuk masa perawatan 6 bulan dan yang di overlay bagian yang rusak,” ucap Maulana dihadapan Komisi III. ( Saman )

Post Views: 5

Lampung Selatan

Kabid Dikdas Bantah Ada Intervensi Pengadaan Soal, Sebut Sekolah Bebas Pilih Percetakan

Published

1 hari ago

12 Mei 2026

Redaksi

Kabid Dikdas Bantah Ada Intervensi Pengadaan Soal, Sebut Sekolah Bebas Pilih Percetaka

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Ella, angkat bicara terkait sorotan dugaan pengondisian pengadaan cetak soal menggunakan dana BOS di sejumlah sekolah.

Menurutnya, kewenangan pengadaan soal sepenuhnya berada di masing-masing sekolah, baik dengan membuat soal sendiri maupun memesan ke percetakan.

“Terserah mau membuat soal sendiri di sekolahnya ataupun memesan ke percetakan yang ada, dipersilahkan tidak ada campur tangan pihak lain termasuk dinas pendidikan,” ujar Ella saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), terdapat tiga percetakan yang dipercaya pihak sekolah untuk mencetak soal. Namun, kata dia, ada juga sejumlah sekolah yang memilih membuat soal secara mandiri.

“Menurut laporan K3S ada 3 tuh percetakannya yang dipercayakan pihak sekolah selain itu jg ada beberapa sekolah juga membuat soal sendiri dan tidak memesan ke percetakan,” katanya.

Ella juga menegaskan, keberadaan percetakan yang selama ini masuk ke wilayah kabupaten disebut sudah bekerja sama sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Kabid Dikdas.

“Sedangkan percetakan yang ada masuk ke kabupaten itu sudah bekerjasama sejak dahulu, dan waktu saya bersama pak kadis masuk ke selatan di Disdik ini, pihak sekolah sudah memesan sendiri menurut pilihannya, tanpa intervensi siapapun,” ucapnya.

Pernyataan itu muncul setelah sebelumnya salah satu Koordinator Wilayah (Korwil) Disdik menyebut sekolah sebenarnya diperbolehkan mencetak soal sendiri melalui Kelompok Kerja Guru (KKG). Namun dalam praktiknya, sekolah disebut diarahkan melalui satu pintu dan instruksi tersebut diduga berasal dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Lampung Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Ella membantah adanya arahan ataupun campur tangan dari dirinya terkait penunjukan percetakan.

“Saya bahkan tidak tau sekolah itu mengambil soal kepercetakan mana, yang saya dengar ada 3 percetakan yang masuk d kabupaten, itu saja,” elaknya.

Ia kembali menegaskan bahwa mekanisme pengadaan soal telah berjalan jauh sebelum dirinya menjabat.

“Saya datang semuaaa sudah berjalan, tanpa saya tau awalnya, saya hanya melaksanakan tugas-tugas bidang, Bos tahap 1 sudah berjalan, pembelanjaan apapun bagi sekolah sudah berjalan semua,” ungkapnya.

Selain itu, Ella mengaku tidak memahami alasan pembayaran pengadaan soal disebut melalui bendahara K3S, sebab menurutnya sekolah sudah memiliki kewenangan mengelola pembayaran sendiri.

“Untuk sekolah sebenarnya juga sudah diberi kewenangan bayar siplah sendiri atau non siplah, justru saya tidak paham kenapa kok dibendahara k3s,” pungkasnya. ( Tim )

Post Views: 1