Connect with us

Lampung Selatan

Komisi Ill DPRD Lamsel Bersama Dinkes Gelar Rapat Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2024

Published

on

Komisi Ill DPRD Lamsel Bersama Dinkes Gelar Rapat Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 202

 

Ungkapselatan. com, Lampung Selatan – Komisi III DPRD Lampung Selatan (Lamsel), rekomendasikan dana tambahan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 di tingkat Komisi bersama OPD Kesehatan tentang pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di APBD-P.

Rapat pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2024, itu dipimpin langsung oleh ketua Komisinya, Rosdiana didampingi wakil dan sekertaris beserta anggota bersama Plt Kadis Kesehatan dan jajarannya dipusatkan di ruang Komisi III DPRD setempat, Selasa, (6/8/2024).

Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Yesi Yunita mengatakan, didalam RKA Ranperda Perubahan terdapat beberapa penambahan anggaran untuk sejumlah program.

“Saya berharap komisi III dapat memberikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merealisasikan tambahan anggaran tersebut,” kata dia.

Sementara itu komisi III DPRD Lampung Selatan, Rosdiana mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang dan membawa hasil pembahasan tingkat Komisi ke tingkat Banggar.

“Kami akan mengkaji terlebih dahulu terkait semua hasil pembahasan kami di Komisi, Kalau memang sangat urgent apa yang menjadi kebutuhan di setiap OPD kami akan ajukan saat Rapat di tingkat Banggar bersama TAPD untuk dapat merealisasikan.”kata Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurut legislatif dari Fraksi PDI-Perjuangan itu, Bukan hanya di satu OPD saja yang akan di usulkan terkait anggaran. Tapi di setiap OPD yang memang anggarannya tidak sesuai perlu ada penambahan dan pengurangan.

“Kami juga meminta kepada Dinas kesehatan, agar memberikan arahan kepada rumah sakit rumah sakit swasta yang telah MoU dengan pemerintah agar memperbaiki pelayanannya dan menerapkan 5S sehingga pasien yang mengunakan BPJS merasa di hargai tidak di beda-bedakan dalam pelayanannya,” imbuhnya.

Sementara itu Sekertaris komisi III, Benny Raharjo mengatakan setiap penambahan ataupun pengurangan anggaran, intinya dapat melaksanakan program yang menjadi kebutuhan dan dibutuhkan untuk masyarakat.

“Kami tidak begitu menyoalkan penambahan yang sifatnya sangat menunjang program, khususnya bidang kesehatan. Apalagi ini menyangkut kesehatan ya. Silahkan saja, tapi dengan adanya penambahan anggaran harus benar-benar di laksanakan program.”tegas Ketua DPD Golkar Lampung Selatan itu .

Menanggapi hal itu Plt Kadis Kesehatan Lampung Selatan,dr Yesi Yunita, pihaknya akan melakukan apa yang menjadi arahan komisi III.

“Insya Allah kami akan berupaya untuk terus memperbaiki, di Dinas maupun rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pasien,” ungkapnya.  ( Saman / Ari)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending