Connect with us

Lampung Selatan

KPK Hibahkan Vellfire Adik Kandung Mendag ke Pemkab Lamsel

Published

on

KPK Hibahkan Vellfire Adik Kandung Mendag ke Pemkab Lamsel

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan satu unit Toyota Vellfire terkait kasus suap proyek dan pencucian uang mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainuddin Hasan ke Pemkab Lamsel, Kamis (3/10/2024).

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto menyerahkan Vellfire 2G 2.5A/T berwarna hitam kepada Sekkab Lamsel Thamrin.

Mungki mengatakan Vellfire merupakan barang rampasan dari kasus suap proyek dan pencucian uang yang menjerat adik kandung Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

“Melalui kegiatan ini juga terjalin sinergi untuk memberikan kebermanfaatan bagi Pemkab Lampung Selatan untuk menerima hibah ini,” kata Mungki dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ia menjelaskan kendaraan Vellfire yang diterima Pemkab Lamsel merupakan barang milik negara, yang berasal dari barang rampasan negara dalam perkara korupsi Zainuddin Hasan

Di mana perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan amar putusan a quo.

Sementara itu, Sekkab Lampung Selatan Thamrin menyampaikan rasa terima kasih atas hibah Vellfire dari KPK.

Ia mengatakan Pemkab Lamsel akan memanfaatkan kendaraan dinas tersebut dengan optimal dan sebaik-baiknya.

“Ini momen luar biasa bagi kami, terima kasih banyak atas atensi KPK, sehingga ini menjadi kebermanfaatan yang baik buat kami. Kami akan berupaya dalam merawat aset hibah ini,” ujarnya. (SS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending