Respons Bupati Terhadap Aspirasi Viral, Dede Suhendar dan Kang Ayi Saling Beri Pandanga

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan –Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dede Suhendar, menyoroti gaya kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama yang dinilainya responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang menjadi viral di media sosial.

Menurut Dede, respons cepat Bupati terhadap isu viral perlu dikaji lebih jauh agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya bergerak jika persoalan mendapat sorotan publik luas.

Namun, pandangan berbeda datang dari Saepunnaim alias Kang Ayi, seorang aktivis dan tokoh pemuda Lampung Selatan. Melalui keterangan tertulis yang diterima media ini pada Jumat (13/6/2025), Kang Ayi menyampaikan apresiasinya terhadap fenomena viral yang menurutnya merupakan bentuk sah partisipasi publik dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

“Hari ini saya baca di beberapa media tulisan Pak Dewan Aceng Dede Suhendar. Saya coba beri pandangan lain, mudah-mudahan jadi kekayaan khasanah nilai perjuangan. Tabik,” ujar Kang Ayi.

Ia menegaskan, viralnya sebuah isu bukan sekadar sensasi semata, melainkan refleksi dari keresahan masyarakat terhadap sistem yang tidak cukup menyerap aspirasi mereka melalui jalur formal.

“Viral itu kekuatan kehendak rakyat di era digital. Cara rakyat memperjuangkan hak yang tak terakomodir sistem, dan lolos dari lemahnya birokrasi serta wakil rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kang Ayi menilai langkah cepat Bupati Egi merespons isu-isu viral sebagai bentuk insting kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat.

“Viral itu legitimasi rakyat. Respon Bupati Egi adalah bukti keberpihakan pada rakyat. Kebijakan itu wujud hak prerogatif Bupati untuk bergerak cepat,” ujarnya.

Kang Ayi juga menyinggung perjuangan para guru honorer yang pernah melakukan aksi hingga ke Jakarta dalam memperjuangkan hak mereka, namun belum mendapat solusi konkret pada saat itu.

“Dulu ratusan guru honorer didampingi Ummy Hani demo ke DPRD, ke kantor Bupati, sampai ke Jakarta menuntut hak. Tapi jawabannya cuma APBD tak mampu, tanpa solusi. Baru minggu lalu, Bupati Egi serahkan SK PPPK meski baru sebagian, tapi jadi angin segar,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Kang Ayi berharap perbedaan pandangan ini dapat menjadi bahan refleksi bersama.

“Tulisan ini bukan untuk mendiskreditkan siapa pun. Justru viral itu adalah peran serta masyarakat untuk menyempurnakan sistem. Jangan takut keluar dari zona nyaman demi Lampung Selatan yang lebih baik,” pungkasnya.(Rls)