Connect with us

Lampung Selatan

Tidak Ikut Rakor Kecamatan Pemdes Bumi Restu Akan Di Panggil, Untuk Di Mintai Keterangan

Published

on

Tidak Ikut Rakor Kecamatan Pemdes Bumi Restu Akan Di Panggil, Untuk Di Mintai Keterangan

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan, Pemerintah Kecamatan Palas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan tingkat kecamatan untuk April 2025, pada Kamis (24/04/2025), bertempat di Aula Way Pisang, Kantor Kecamatan Palas, pukul 10.00–12.00 WIB.

 

Rakor dipimpin langsung oleh Pj Camat Palas, Muhammad Iqbal Fuad, dan dihadiri oleh kepala desa se Kecamatan Palas, kecuali Kepala Desa Bumi Restu, Sukiman, yang diketahui tidak hadir tanpa keterangan juga tidak berwakil.

 

Dalam sambutannya, Camat Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan.

“Kita semua memiliki peran dalam membangun Kecamatan Palas. Rakor ini menjadi sarana untuk menyatukan visi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

 

Selain para kepala desa, Rakor juga dihadiri oleh perwakilan Kapolsek Palas Aipda Hasudungan Sillalahi, Danramil 421/08 Palas Kapten Inf Ujang Haerudin, kepala UPTD/UPTB, Kepala KUA, serta pegawai kecamatan.

 

Agenda utama rapat mencakup evaluasi capaian program 2024, perencanaan program prioritas 2025, penguatan administrasi desa, serta isu strategis seperti stunting, penanggulangan bencana, dan pendidikan.

 

Dedi Kawarudin selaku kasi pemerintahan Kecamatan Palas, ketika Di wawancarai Dia menegaskan bahwa hasil Rakor akan ditindaklanjuti di tingkat desa.

“Hasil Rakor ini nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat di masing-masing desa,” tutupnya.

 

Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret demi pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan di Kecamatan Palas.

 

Dia juga akan Segera memanggil Kepala Desa yang tidak hadir , akan di mintai keterangan

 

” Nanti akan kita panggil, Untuk di mintai keterangan kenapa tidak hadir apalagi tidak mengutus perwakilan, ” Pungkas Dedi

 

(Joe)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

Published

on

By

Oplah 1.070 Ha dan Alsintan Disorot, Anggaran Distan Lamsel Rp28,2 Miliar Diduga Perlu Diaudit

Ungkapselatan.com, ‎Lampung Selatan – ‎Pengelolaan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 semakin menjadi sorotan.

‎Berdasarkan dokumen resmi Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, anggaran Dinas TPHBun semula mencapai Rp28.536.336.108, kemudian berubah menjadi Rp28.209.209.767.

‎Di tengah besarnya anggaran tersebut, sejumlah program dan bantuan pertanian juga tercatat dalam volume besar, di antaranya:

‎Optimasi Lahan (Oplah) sekitar 1.070 hektare;

‎4 unit traktor, 3 unit alat tanam padi, 29 unit pompa air, Benih jagung untuk sekitar 5.000 hektare, Benih jagung tumpang sari sekitar 202 hektare, 6 unit corn sheller,

‎Serta bantuan alsintan lainnya.

‎Data Kementerian Pertanian melalui BRMP Lampung mengonfirmasi luas Oplah Lampung Selatan mencapai 1.070 hektare, yang saat itu dijelaskan langsung oleh Kabid PSP Nyoman Umardana.

‎Tim media menduga perlu dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap nilai masing-masing kegiatan, sumber APBN dan APBD, CPCL, BAST, kelompok penerima, volume pekerjaan serta keberadaan fisik bantuan di lapangan.

‎Saat dikonfirmasi, Kabid PSP Nyoman Umardana, S.P., M.M. tidak memberikan penjelasan substantif mengenai rincian anggaran tersebut dan mengarahkan hak jawab kepada Kepala Dinas, dengan alasan kegiatan yang dipertanyakan merupakan kegiatan dinas dan tidak seluruhnya berada di bidangnya.

‎Sementara Kepala Dinas TPHBun Lampung Selatan, Mugiyono, S.P., M.M., hingga rilis ini disusun belum memberikan jawaban atas substansi konfirmasi yang disampaikan tim media.

‎Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan penelaahan terhadap pengelolaan program tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, BPKP maupun Inspektorat didorong melakukan audit untuk mencocokkan anggaran Rp28,2 miliar dengan realisasi program, penerima bantuan dan kondisi fisik di lapangan(Tim)

Continue Reading

Trending