Connect with us

Lampung Selatan

Anggota DPRD Lampung Selatan M.Akyas Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Di Desa Marga Agung

Published

on

Anggota DPRD Lampung Selatan M.Akyas Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Di Desa Marga Agun

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan — Ditengah hiruk-pikuk persiapan pemilu kepala daerah ( Pilkada ) 2024, Anggota DPRD Lampung Selatan, M Akyas politikus dari partai keadilan sejahtera ( PKS ) gencar mensosialisasikan tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Menurut anggota DPRD Lampung Selatan Akyas menuturkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif.

“Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah dibakukan menjadi peraturan daerah Lampung Selatan dengan Nomor 3 tahun 2020.”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 3 tahun 2024 yang dipusatkan di Desa Marga Agung Kecamatan Jatiagung, Senin (20/5/2024)

Dijelaskan, tujuan dari perda tersebut memang tak lain agar masyarakat mengerti tentang tata tertib menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum terlebih menjelang pemilu kepala daerah Gubernur dan wakil gubernur serta Bupati dan wakil bupati.

“Ini agar masyarakat tahu betul tujuan payung hukum dan dasar hukumnya yang tercantum dalam perda Nomor: 3 tahun 2020.”jelas Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Selatan itu.

Dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS itu, juga menyinggung terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya untuk kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari.

Langkah ini dianggap sebagai sebuah solusi untuk mendorong kemajuan daerah, pemerataan pembangunan, dan penguatan otonomi daerah.

Dikatakan, Pemekaran DOB diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah administratif sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan tata pemerintahan yang baik.

“Saya mohan doa dan dukungan semua lapisan masyarakat untuk mendorong dan mendukung adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).

Kegiatan yang dipusatkan di desa setempat itu dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tamu undangan.

Penulis : Rahmat

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Proyek Pembangunan Sumur Bor Di Puskesmas Sragi Asal Jadi

Published

on

By

Proyek Pembangunan Sumur Bor Di Puskesmas Sragi Asal Jadi

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Proyek pembangunan sumur bor dan jaringan air bersih di Puskesmas Rawat Inap Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, menuai sorotan. Pasalnya, proyek yang dikabarkan menelan anggaran sekitar Rp300 juta itu diduga dikerjakan asal jadi dan tidak transparan.

Pantauan di lapangan, tidak ditemukan papan plang proyek di lokasi, padahal hal tersebut wajib dipasang sebagai bentuk keterbukaan publik. Lebih miris lagi, bangunan tower air yang belum sempat diisi air sudah tampak meleot, diduga karena besi penyangga tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menurut Koko, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, pekerjaan itu merupakan penunjukan langsung (PL) yang dilaksanakan oleh CV. Lembayung menggunakan anggaran APBD melalui Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

“Itu pekerjaan PL, untuk anggaran tersebut sudah sesuai dengan RAB, dari sumur bor, tower air, ada mesin filtrasi juga,” ujar Koko saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, Samanan, petugas kebersihan di puskesmas setempat yang akrab disapa Cat, membenarkan bahwa selama pembangunan berlangsung tidak pernah ada papan proyek yang terpasang di lokasi.

“Saya tidak tahu nilai anggarannya. Dari awal pembangunan memang tidak pernah ada papan proyek. Kalau orang dinas sering mantau pekerjaan itu. Towernya juga belum ada isinya sampai sekarang,” ungkap Samanan.

Proyek yang semestinya menjadi penunjang layanan air bersih di fasilitas kesehatan justru kini dipertanyakan kualitas dan transparansinya. Warga berharap Dinas Kesehatan Lampung Selatan segera melakukan evaluasi dan audit teknis, agar proyek yang menggunakan uang rakyat itu tidak menjadi ajang pemborosan anggaran. (tim)

Continue Reading

Trending