Lampung Selatan

SPPG Bumidaya Berhenti Sementara Salurkan MBG

Published

5 bulan ago

10 November 2025

Redaksi

SPPG Bumidaya Berhenti Sementara Salurkan MBG

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan— Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumi Daya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, dibawah naungan Yayasan Alfian Husin menyetop operasional sementara waktu. Hal tersebut lantaran dana operasional yang belum dicairkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan pantauan Tim Media, suasana Kantor SPPG Bumi Daya Senin 10 November 2025 nampak tutup dan sepi tanpa ada aktivitas apapun. Hanya saja ada beberapa pekerja sedang membenahi atap kanopi di halaman kantor tersebut.

Saat dikonfirmasi, seorang pekerja di lokasi membenarkan bahwa aktivitas di kantor sedang terhenti. “Tutup kantornya, Pak,” ujarnya yang enggan menyebutkan namanya.

Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa sekolah nauangan Kantor SPPG Bumi Daya menyatakan penyaluran MBG berhenti sejak Jum’at 7 November 2025. Informasi dari Kantor SPPG bahwa aktivitas penyaluran MBG terhenti lantaran adanya pelatihan di Bandar Lampung.

“Hari ini tidak ada yang ngirim MBG. Biasanya ngirim pagi jam 8, kadang-kadang sebelum jam 8. Dari hari Jumat kemarin mereka nggak ngirim. Kalau kata pihak MBG-nya, harusnya mereka ngirim hari ini. Tapi karena habis pelatihan dan baru pulang sore, bagian persiapannya belum bisa,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak SPPG sempat memberi penjelasan kegiatan pengiriman MBG terhenti karena proposal pencairan dana belum turun.

“Pihak mereka konfirmasi, hari Jumat belum bisa ngirim karena proposalnya belum cair. Katanya mungkin satu sampai dua minggu lagi. Kami sudah kasih tahu ke siswa-siswi sejak Kamis sore lewat group, kalau MBG belum bisa dikirim sampai waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan salah satu guru di Desa Kalirejo yang jati dirinya enggan disebutkan. Dia menegaskan informasi dari pihak SPPG penyaluran MBG berhenti sementara hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

“Dari hari Jumat nggak ada pengiriman, hari ini juga nggak. Biasanya jam setengah 7 sudah sampai. Memang sebelumnya pihak SPPG sudah bilang, mulai Jumat sampai waktu yang belum bisa ditentukan nggak ngirim, nunggu duitnya cair,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Lapangan (Aslap) Kantor SPPG Bumi Daya, Adit mengaku terhentinya penyaluran MBG dikarenakan dana dari BGN belum cair. Namun, ia tidak bisa menyebutkan penyebabnya.

“Kalau penyebabnya apa, saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban, karna itu wewenang kepala dapur yang lebih paham untuk penyebab dan kendalanya dimana,” kata dia. ( TIM )

Post Views: 4

Lampung Selatan

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

Published

3 jam ago

14 April 2026

Redaksi

Anggota DPRD Ahmad Al-Akhran Mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya

— Ahmad Al-Akhran, S.S., Anggota DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Lampung Selatan Fraksi Golkar mengelar Reses I Tahun 2026 di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ( Lamsel) Dia menyerap Aspirasi rakyat Dalam kegiatan terebut, , Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini penting Bagi Dewan untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat desa.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, dalam Sambutan nya Dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di wilayahnya. Ia berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dewan di desa kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi percepatan pembangunan di Mekar Mulya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan sejumlah usulan prioritas di bidang infrastruktur, di antaranya perbaikan jalan penghubung Rejomulyo–Bali serta jalan Dusun Rajawali yang merupakan akses jalan kabupaten.

“Kami berharap melalui reses ini, usulan perbaikan jalan dapat segera diteruskan dan diperjuangkan, sehingga dapat menjadi prioritas pembangunan di tingkat kabupaten,” tambahnya..

Dalam sambutannya, Ahmad Al-Akhran menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif di luar masa sidang, yang difokuskan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

“Reses adalah kesempatan bagi kami sebagai anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, dan harapan warga. Semua masukan ini nantinya akan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengingat kewenangan pelaksanaan pembangunan berada di pihak eksekutif.

“Kami di DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan. Aspirasi masyarakat harus benar-benar dikawal agar tidak hanya berhenti pada usulan, tetapi dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai program yang sudah dianggarkan justru bergeser karena kurangnya pengawalan,” jelasnya.

Selain itu, salah satu warga turut mengusulkan pengerasan jalan menuju area pemakaman sepanjang kurang lebih 80 meter, yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ahmad Al-Akhran menegaskan pentingnya memahami status kewenangan jalan, apakah termasuk jalan desa atau jalan kabupaten.

“Kita perlu memastikan terlebih dahulu status jalan tersebut. Jika merupakan jalan desa atau bukan jalan penghubung antarwilayah, maka tidak dapat ditangani oleh Dinas PUPR. Namun, masih ada kemungkinan untuk diusulkan melalui dinas terkait lainnya seperti Perkim,” jelasnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat, Ahmad Al-Akhran menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan jalan menuju makam melalui pemberian material.

“InsyaAllah, untuk kebutuhan mendesak seperti akses jalan dunia akhirat (jalan makam), kami akan turut membantu melalui penyediaan material agar dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (***)

Post Views: 2