Connect with us

Lampung Selatan

DPRD Lamsel Gelar Rapat Paripurna, Thamrin Sampaikan Ranperda dan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023 

Published

on

DPRD Lamsel Gelar Rapat Paripurna, Thamrin Sampaikan Ranperda dan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

Ungkapselatan. Com, Lampung Selatan – Mewakili Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Sekretaris Daerah (Sekda) Tahmrin, menghadiri Rapat paripurna DPRD lamsel, menyampaikan Raperda dan LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

pada tahun 2023 mencapai Rp2.240.799.064.922,50 atau terealisasi sebesar 97,98%.

Sementara,Anggaran Belanja Daerah dari target sebesar Rp2.300.927.766.361,00 terealisasi sebesar

Rp2.158.310.960.262,99 atau terealisasi sebesar 93,80%.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan,Thamrin, saat

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

Raperda tersebut disampaikan Thamrin mewakil Bupati Lampung Selatan dalam rapat paripurna

DPRD Kabupaten Lampung Selatan,di ruang sidang gedung DPRD setempat, Jumat(7/6/2024).

Sementara itu, jalannya rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto,dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari.

Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, dalam kerangka perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, bahwa Penerimaan Pembiayaan Netto

Daerah terealisasi sebesar Rp17.872.063.565,75.

Sehingga, jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

menjadi sebesar Rp2.258.671.128.488,25.

“Sedangkan untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.158.310.960.262,99,”ungkap Thamrin

dihadapan 35 anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang hadir.

Pada kesempatan tersebut,Thamrin juga menyampaikan,bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 telah selesai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah,Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan semua pihak baik eksekutif dan legislatif dalam menciptakan transparansi dan

akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Lampung Selatan,”kata Thamrin.

Diakhir penyampaiannya,Thamrin berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023

beserta lampirannya kiranya dapat dibahas dan dlisetujui oleh DPRD setempat.

“Semoga apa yang kita upayakan dapat memberikan nanfaat yang sebesar-besarnya bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten yang kita cintai ini,”kata Thamrin.

Sumber : kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

Published

on

By

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

 

Ungkapselatan.com,Lampung Selatan– Kepala Dusun (Kadus) 9 Karang Anyar, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Cecep Supriadi, dikabarkan bakal mengundurkan diri dari jabatannya setelah terindikasi aktif sebagai kader partai politik di Kabupaten Lampung Selatan.

Keputusan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan menghadiri kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, dengan mengenakan seragam partai lengkap dengan lambang di dada sebelah kiri.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Cecep untuk klarifikasi. Ia menegaskan, perangkat desa wajib menjaga netralitas dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepengurusan partai politik.

“Dia pilih di kader, kemaren sudah ngadep saya, akhirnya bulan ini kita mau penjaringan kadus, jangan sampai kosong. Aparat Desa itu harus netral tidak boleh ada yang di parpol,” kata Kades saat dihubungi melalui via telepon pada Senin, (23/2/2026).

Cahyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut murni pilihan pribadi Cecep tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

“Kalau dia mau mundur dari kadus hak dia, kalau dia mau pilih di parpol hak dia juga yang penting jangan merangkap,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah desa akan segera membuka penjaringan calon Kadus 09 Karang Anyar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Akhir bulan kita akan penjaringan kadus dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Jangan sampai kita ngambil kebijakan tapi kebijakan kita tidak pas dengan masyarakat karena kadus bersentuhan langsung dengan masyarakat,” cetusnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Palas guna memastikan langkah yang diambil sesuai regulasi.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Camat untuk meminta arahan. Kalau menurut aturan memang tidak boleh, supaya lebih jelasnya Bu Camat mengarahkan ke Pak Dedi selaku Kasi Pemerintahan. Paling tidak saya sudah koordinasi dengan Camat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Palas, Dedi Kawarudin, SE, menegaskan bahwa aturan telah jelas melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik. Hal tersebut merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dari aturannya pasal 51 Undang-Undang tentang desa nomer 6 tahun 2014 pasal 51 melarang tentang perangkat desa salah satunya poin G dilarang jadi pengurus partai politik, dan perangkat desa harus netral walaupun dia kader bukan pengurus kusus seperti, ketua atau sekretaris atau apa dia sudah melanggar netralitas. Mau tidak mau dia harus milih salah satu,” pungkas Dedi Kawarudin.

Sebelumnya, Cecep Supriadi membenarkan kehadirannya dalam Muscam sebagai kader Partai Golkar. Ia bahkan menyatakan siap memilih jalur politik jika dinilai berbenturan dengan aturan sebagai perangkat desa.

“Iya, kalau memang berbenturan dengan aturan saya lebih memilih jadi kader partai golkar. Saya lebih milih kader ini karena ingin banyak saudara dan lebih banyak pengalaman,” kata Cecep Kadus Karang Anyar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Cecep diketahui menjabat sebagai pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Palas dengan posisi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Dengan rencana penjaringan yang akan digelar akhir bulan ini, Pemerintah Desa Mekar Mulya memastikan proses pengisian jabatan Kepala Dusun 09 Karang Anyar akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, guna menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan maksimal. (yd)

Continue Reading

Trending