Connect with us

Lampung Selatan

Pemkab Lampung Selatan Perpanjang PKS Dengan Akademi Kebidanan dan SMK Hampar Baiduri Kalianda

Published

on

ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan perpanjangan Kerjasama (PKS) dengan Akademi Kebidanan Hampar Baiduri Kalianda dan SMK Hampar Baiduri Kalianda Lampung Selatan.

Kerjasama tersebut mengenai Praktek Klinik Kebidanan pada Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap dan mengenai Praktik Kerja Lapangan di UPTD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kalianda Lampung Selatan.

Penandatangan PKS dilakukan antara Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto dengan Direktur Akademi Kebidanan Hampar Baiduri Kalianda Indah Fitri Agustina dan Direktur UPTD RSUD Bob Bazar Rani Indriyani dengan Kepala Sekolah SMK Hampar Baiduri Kalianda Sugito.

Penandatangan tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin dan beberapa jajaran terkait, yang berlangsung di ruang kerjanya, Rabu (25/10/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala Sekolah SMK Hampar Baiduri Kalianda Sugito menyampaikan, perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan para pihak untuk menyelarasan program dan kegiatan praktik klinik kebidanan pada Puskesmas rawat jalan dan Puskesmas rawat inap di Kabupaten Lampung Selatan.

“Dengan tujuan perjanjian kerjasama ini juga untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui praktek kebidanan bagi mahasiswa akademi kebidanan Hampar Baiduri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Tri dharma perguruan tinggi,” ujar Sugito.

“Serta tujuan perjanjian kerjasama ini juga untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui praktek kerja lapangan bagi siswa-siswi SMK Hampar Baiduri Kalianda,” ujarnya lebih lanjut.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kabupaten Lampung Selatan Thamrin menyambut baik dan sangat mendukung atas terjalinnya perpanjangan kerjasama dengan Akademi Kebidanan Hampar Baiduri dan SMK Hampar Baiduri Kalianda Lampung Selatan.

Dirinya berharap, jalinan kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terutama, dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Pada intinya kami memyambut baik, semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua,” ucap Thamrin.

Sumber : Kominfo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

Published

on

By

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

 

Ungkapselatan.com,Lampung Selatan– Kepala Dusun (Kadus) 9 Karang Anyar, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Cecep Supriadi, dikabarkan bakal mengundurkan diri dari jabatannya setelah terindikasi aktif sebagai kader partai politik di Kabupaten Lampung Selatan.

Keputusan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan menghadiri kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, dengan mengenakan seragam partai lengkap dengan lambang di dada sebelah kiri.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Cecep untuk klarifikasi. Ia menegaskan, perangkat desa wajib menjaga netralitas dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepengurusan partai politik.

“Dia pilih di kader, kemaren sudah ngadep saya, akhirnya bulan ini kita mau penjaringan kadus, jangan sampai kosong. Aparat Desa itu harus netral tidak boleh ada yang di parpol,” kata Kades saat dihubungi melalui via telepon pada Senin, (23/2/2026).

Cahyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut murni pilihan pribadi Cecep tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

“Kalau dia mau mundur dari kadus hak dia, kalau dia mau pilih di parpol hak dia juga yang penting jangan merangkap,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah desa akan segera membuka penjaringan calon Kadus 09 Karang Anyar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Akhir bulan kita akan penjaringan kadus dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Jangan sampai kita ngambil kebijakan tapi kebijakan kita tidak pas dengan masyarakat karena kadus bersentuhan langsung dengan masyarakat,” cetusnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Palas guna memastikan langkah yang diambil sesuai regulasi.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Camat untuk meminta arahan. Kalau menurut aturan memang tidak boleh, supaya lebih jelasnya Bu Camat mengarahkan ke Pak Dedi selaku Kasi Pemerintahan. Paling tidak saya sudah koordinasi dengan Camat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Palas, Dedi Kawarudin, SE, menegaskan bahwa aturan telah jelas melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik. Hal tersebut merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dari aturannya pasal 51 Undang-Undang tentang desa nomer 6 tahun 2014 pasal 51 melarang tentang perangkat desa salah satunya poin G dilarang jadi pengurus partai politik, dan perangkat desa harus netral walaupun dia kader bukan pengurus kusus seperti, ketua atau sekretaris atau apa dia sudah melanggar netralitas. Mau tidak mau dia harus milih salah satu,” pungkas Dedi Kawarudin.

Sebelumnya, Cecep Supriadi membenarkan kehadirannya dalam Muscam sebagai kader Partai Golkar. Ia bahkan menyatakan siap memilih jalur politik jika dinilai berbenturan dengan aturan sebagai perangkat desa.

“Iya, kalau memang berbenturan dengan aturan saya lebih memilih jadi kader partai golkar. Saya lebih milih kader ini karena ingin banyak saudara dan lebih banyak pengalaman,” kata Cecep Kadus Karang Anyar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Cecep diketahui menjabat sebagai pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Palas dengan posisi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Dengan rencana penjaringan yang akan digelar akhir bulan ini, Pemerintah Desa Mekar Mulya memastikan proses pengisian jabatan Kepala Dusun 09 Karang Anyar akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, guna menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan maksimal. (yd)

Continue Reading

Trending