Connect with us

Lampung Selatan

Rapat Paripurna, Fraksi PKB Beri Catatan Tentang Ranperda Pelaksanaan APBD 2023

Published

on

Rapat Paripurna, Fraksi PKB Beri Catatan Tentang Ranperda Pelaksanaan APBD 2023

 

Ungkap selatan.com, Lampung Selatan – Fraksi PKB Lampung Selatan memberikan pandangan terhadap Ranperda tentang pelaksanaan APBD TA 2023 dalam rapat paripurna DRRD Lamsel, jum’at 21 juni 2024.

Setelah membaca dan meneliti secara mendalam 4 paket Ranperda, maka Fraksi PKB DPRD Lamsel menyampaikan masih banyak OPD yang tidak mencapai target capaian pendapatan asli daerah (PAD).

“Kedepan, kami berharap akan ada kajian lebih matang dan mendalam, sehingga target PAD dimasing-masing OPD bisa benar-benar terealisasikan dan realistis,” harap Fraksi PKB yang disampaikan Hamdani.

Kemudian yang kedua, kata Hamdani, berdasarkan UU No 1 tahun 2002 dalam penyusunan anggaran belanja alokasi, belanja modal sebesar 40% dari APBD.

“Fraksi PKB meminta Pak Bupati untuk merencanakan kedepan anggaran agar anggaran belanja modal bisa bertambah sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Lampung Selatan,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait tenaga P3K yang telah lulus apssing grade, Fraksi PKB Berharap Pemkab Lamsel memberikan langkah-langkah kongkrit agar mereka mendapat posisi.

“Masih banyak tenaga P3K yang lulus fassing grade tapi belum jelas hasilnya. Untuk itu, Praksi PKB Berharap Pemkab Lamsel memberikan langkah-langkah kongkrit, strategi agar kawan-kawan yang lulus passing grade bisa mendapatkan haknya, bisa mendapatkan posisi sesuai kebutuhan yang ada di lampung selatan,” jelasnya.

Setelah memberikan beberapa catatan dan saran, maka Fraksi PKB DPRD Lamsel menerima dan menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ta 2203 untuk di sahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi di dampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto, Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari dan dihadiri 34 anggot, serta dihadiri Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto dan Sekdakab beserta OPD. ( Sam).

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

Published

on

By

Cecep Supriadi, Bakal Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Dusun Karang Anyar

 

Ungkapselatan.com,Lampung Selatan– Kepala Dusun (Kadus) 9 Karang Anyar, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Cecep Supriadi, dikabarkan bakal mengundurkan diri dari jabatannya setelah terindikasi aktif sebagai kader partai politik di Kabupaten Lampung Selatan.

Keputusan tersebut mencuat setelah yang bersangkutan menghadiri kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar di Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, dengan mengenakan seragam partai lengkap dengan lambang di dada sebelah kiri.

Kepala Desa Mekar Mulya, Cahyanto, membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Cecep untuk klarifikasi. Ia menegaskan, perangkat desa wajib menjaga netralitas dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepengurusan partai politik.

“Dia pilih di kader, kemaren sudah ngadep saya, akhirnya bulan ini kita mau penjaringan kadus, jangan sampai kosong. Aparat Desa itu harus netral tidak boleh ada yang di parpol,” kata Kades saat dihubungi melalui via telepon pada Senin, (23/2/2026).

Cahyanto menegaskan bahwa keputusan tersebut murni pilihan pribadi Cecep tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

“Kalau dia mau mundur dari kadus hak dia, kalau dia mau pilih di parpol hak dia juga yang penting jangan merangkap,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah desa akan segera membuka penjaringan calon Kadus 09 Karang Anyar agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Akhir bulan kita akan penjaringan kadus dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat. Jangan sampai kita ngambil kebijakan tapi kebijakan kita tidak pas dengan masyarakat karena kadus bersentuhan langsung dengan masyarakat,” cetusnya.

Lebih lanjut, Cahyanto menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Palas guna memastikan langkah yang diambil sesuai regulasi.

“Saya juga sudah konfirmasi ke Camat untuk meminta arahan. Kalau menurut aturan memang tidak boleh, supaya lebih jelasnya Bu Camat mengarahkan ke Pak Dedi selaku Kasi Pemerintahan. Paling tidak saya sudah koordinasi dengan Camat,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Palas, Dedi Kawarudin, SE, menegaskan bahwa aturan telah jelas melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik. Hal tersebut merujuk pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dari aturannya pasal 51 Undang-Undang tentang desa nomer 6 tahun 2014 pasal 51 melarang tentang perangkat desa salah satunya poin G dilarang jadi pengurus partai politik, dan perangkat desa harus netral walaupun dia kader bukan pengurus kusus seperti, ketua atau sekretaris atau apa dia sudah melanggar netralitas. Mau tidak mau dia harus milih salah satu,” pungkas Dedi Kawarudin.

Sebelumnya, Cecep Supriadi membenarkan kehadirannya dalam Muscam sebagai kader Partai Golkar. Ia bahkan menyatakan siap memilih jalur politik jika dinilai berbenturan dengan aturan sebagai perangkat desa.

“Iya, kalau memang berbenturan dengan aturan saya lebih memilih jadi kader partai golkar. Saya lebih milih kader ini karena ingin banyak saudara dan lebih banyak pengalaman,” kata Cecep Kadus Karang Anyar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Cecep diketahui menjabat sebagai pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Palas dengan posisi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Dengan rencana penjaringan yang akan digelar akhir bulan ini, Pemerintah Desa Mekar Mulya memastikan proses pengisian jabatan Kepala Dusun 09 Karang Anyar akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat, guna menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menjamin pelayanan publik tetap berjalan maksimal. (yd)

Continue Reading

Trending