Lampung Selatan

Akyas Fraksi PKS Lamsel Membacakan Pandangan Ranperda Pelaksanaan APBD Ta 2023

Published

1 tahun ago

23 Juni 2024

Redaksi

Akyas Fraksi PKS Lamsel Membacakan Pandangan Ranperda Pelaksanaan APBD Ta 202

Ungkapselatan.com, Lampung Selatan – Anggota DPRD Lampung Selatan, M Akyas sampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023, jum’at 21 juni 2024.

Setelah menyimak laporan Tim Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan yang diwakili oleh anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat Jenggis Khan.

Sesuai dengan tahapan, Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan telah membahas Ranperda Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 bersama dengan instansi terkait.

Fraksi PKS menekankan pada Pemkab agar mengoptimalkan kinerja pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan aktifitas efesiensi belanja daerah agar tercapai keseimbangan pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak terjadi devisit anggaran diakhir tahun.

Kedua, Fraksi PKS menekankan penyusunan anggaran belanja operasi khusus barang dan jasa, kedepannya perlu ditata ulang sesuai kepentingan atau urgensi yang menambah belanja modal.

Ketiga, Fraksi PKS menyarankan terkait mematuhi ketentuan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daera, agar pemerintah daerah membuat skema dan simulasi perencanaan keuangan daerah dimana 40% dari belanja APBD digunakan untuk belanja modal. Jangan sampai kedepan terkena sangsi pengurangan dana DAK dan DAW.

Fraksi PKS berharap Pemerintah Daerah memberikan perhatian dan tindak lanjut atas catatan dan saran yang telah disampaikan.

“Dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim, Fraksi PKS menyetujui hasil pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lampung Selatan Ta 2023,”pungkasnya. ( Saman)

Post Views: 6

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

2 hari ago

13 Oktober 2025

Redaksi

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Post Views: 12