Connect with us

Lampung Selatan

Pemerintah Provinsi Lampung Belum Kucurkan Sepenuhnya DBH Pajak Ke Lampung Selatan 

Published

on

Pemerintah Provinsi Lampung Belum Kucurkan Sepenuhnya DBH Pajak Ke Lampung Selatan

Ungkapselatan.com, Kalianda – Dana insentif Aparatur Desa di Lampung Selatan untuk bulan Februari dan Maret 2024 belum cair. Hal ini disebabkan belum di Kucurkan sepenuhnya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari pemerintah Provinsi Lampung ke Kas Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamsel  Erdiyansyah pada media ini, Selasa ( 02/4/2023 )

Erdiyansyah  mengatakan penyebab insentif Aparatur Desa di Lampung Selatan yang baru di kucurkan untuk bulan Januari, di karenakan  Dana Bagi Hasil (DBH ) dari provinsi Lampung Baru di terima sedikit, karena salah satu sumber dana untuk Anggaran Dana Desa ( ADD ) untuk insentif yaitu  DBH Pajak.

“Ketika dana DBH dari provinsi  sudah di kirim ke kas daerah langsung kita usulkan untuk pencarian. Coba kamu tanyakan ke BPKAD yang tau kondisi keuangan daerah. Kalau PMD sipat nya hanya penyalur saja. Ketika uang ada di kas daerah kita usulkan. kalau uang nya terbatas, ya kita salurkan juga terbatas. Makanya kita upayakan mencairkan untuk tambahan bulan februari dalam waktu 1 sampai 2 hari ini,” Ujar Erdiyansyah

Mantan Camat Penengahan ini menjelaskan, Sebagai catatan di Lampung, hampir semua kabupaten kota, seperti Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu bahkan tahun 2023 ada yang belum lunas Add nya karena DBH nya macet.

“Bukan kemauan Lampung Selatan saja. Mulai dari tahun 2023 kemarin emang sudah macet DBH dari provinsi nya. Untuk bulan Februari kita upayakan 1 atau Dua hari ini akan kita kucurkan sebelum hari Raya idul Fitri ini, Maret kita upayakan,” pungkas Erdi ( Tim )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung Selatan

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

Published

on

By

Pekerja Proyek SPAM Di Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas Abaikan K3

 

– Proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, menjadi sorotan warga. Pasalnya, pekerjaan yang telah berjalan beberapa waktu itu dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan berarti di lapangan.

“Warga banyak bertanya, kenapa pekerjaan ini begitu lambat. Baru pemasangan tiang tower, pengalihan pipa belum sama sekali — jangankan sampai tersambung ke rumah-rumah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (10/10/2025).

Keluhan warga bukan tanpa alasan. Dari pantauan di lokasi, aktivitas pekerjaan tampak berjalan tidak maksimal. Padahal, proyek ini diharapkan segera selesai agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Ketika awak media mencoba mengonfirmasi keterlambatan tersebut, salah satu orang kepercayaan dari pihak rekanan pelaksana menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada keterlambatan pengiriman material dari pemasok. Ia juga menyinggung bahwa pekerjaan di lapangan tidak menggunakan standar keselamatan Kesehatan kerja (K3).

“Ya gimana? Materialnya datang lambat. Saya disuruh langsung komunikasi ke Pak Tedy sebagai pelaksana. Semua arahan juga dari Pak Kades,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek perluasan SPAM ini dikerjakan oleh PT Risky Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp445.774.980,00, sesuai Nomor Kontrak 39/KTR/KONS-CK/DPUR-LS/APBD/2025. Adapun waktu pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari kalender.

Saat ditanya terkait jumlah sambungan rumah (SR) yang mencapai 98 titik serta panjang jaringan pipa yang digali, pihak rekanan mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti.

“Saya sendiri bingung, penggalian dan penyambungan ke rumah warga belum merata,” ujarnya.

Diketahui, proyek SPAM di Desa Mekar Mulya ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Lampung Selatan sebagai bagian dari program pemulihan dampak El Nino. Namun, pada tahun 2025 proyek tersebut kembali dilanjutkan di bawah Dinas PUPR Lampung Selatan.

Sayangnya, program lanjutan ini kini justru menuai sorotan publik karena progresnya di lapangan dinilai lambat dan tidak sesuai harapan masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. ( Tim)

Continue Reading

Trending